Sejarah
Black Brothers dan Kiprahnya di Pusaran Organisasi Papua Merdeka: Kisah Perjalanan Band Musafir
Andy bersama Black Brothers hijrah ke Vanuatu pada awal tahun 1984, dan memulai kampanye OPM. Black Brothers mendapat tempat di hati masyarakat sana.
Penulis: Paul Manahara Tambunan | Editor: Paul Manahara Tambunan
Black Brothers mendapat tempat di hati masyarakat Vanuatu.
Show Black Brothers selalu dihadiri ribuan orang.
Tahun 1986, Black Brothers mengadakan show di Honiara, Solomon Islands, untuk membantu rakyat yang mengalami bencana akibat angin badai Cyclone Namu (Santo Cyclone) dan show di tahun 1987 untuk membantu masyarakat Vanuatu yang dilanda bencana Cyclone Uma.
Jaringan di Salomon dijajaki bulan Juni 1996, saat itu sebuah delegasi OPM di bawah pimpinan Brigjen. Seth Jafeth Rumkorem mengujungi Solomon Islands atas sponsor Andy Ayamiseba.
Tugas berikutnya yang diberikan Rumkorem sebagai Presiden Pemerintahan Revolusi Sementara (PRS), kepada Andy Ayamiseba adalah mempersiapkan satu kantor Perwakilan OPM yang akan dibuka di Vanuatu, sebagai ganti dari kantor Perwakilan OPM yang ditutup di Dakar, Senegal 1985.
Andy lalu membawa kelompok Black Brothers dari Belanda ke Vanuatu dan ikut berkampanye untuk memenangkan Vanua’aku Pati dalam tiga kali pemilihan umum (1980, 1983, dan 1986), yang ketika itu dipimpin oleh Fr. Walter Lini dan Barak Sope.
Perjuangan pembebasan Papua Barat akhirnya disponsori oleh Vanua’aku Pati untuk menjadi Permanent Foreign Policy of Vanuatu Government.
Tahun 2003, Andy Ayamiseba berhasil melobi Pemeritah Koalisi VP dan UMP yang baru, untuk membuka kantor OPM, yang diberi nama Kantor Perwakilan Bangsa Papua Barat (West Papuan People’s Representative Office/WPPRO).
Bersatunya Rex Rumakiek, Andy Ayamiseba petinggi dari OPM faksi Marvic dan John Ondawame selaku Menteri dalam Kabinet (1978, 1980, 1983, 1992) dari faksi PEMKA, merupakan kemajuan besar perjuangan Papua di Pasifik.
Mereka bertiga secara bersama berupaya menyatukan jaringan perjuangan di Papua yang terpecah-pecah dalam faksi-faksi dengan membangun sebuah organisasi payung agar perjuangan pembebasan Papua memperoleh pengakuan internasional.
Barak Sope dan Eduard Natapei, berhasil mengajukan Wantok Bill, lalu diterima oleh seluruh anggota Parlemen dan Pemeritah Vanuatu pada Juni 2010.
Usaha Andy untuk mendapat Wantok Bill dari pemerintah Vanuatu dilakukannya setelah pertemuan WPNCL akhir tahun 2008 di Port Vila, Vanuatu.
Wantok Bill adalah keputusan Parlemen Vanuatu terhadap Perjuangan Papua Merdeka sebagai Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Vanuatu.
Sekalipun pemimpin pemerintah berganti, isu Kemerdekaan Papua akan tetap menjadi agenda Pemerintah dan Rakyat Vanuatu.
Wantok Bill merupakan undang-undang yang diadopsi dari petisi rakyat yang diajukkan anggota parlemen independen, Ralph Regenvanu.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.