MRP se-Tanah Papua Minta Presiden Agar Bupati dan Wakil Bupati Harus OAP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu menyampaikan, dari sejumlah poin hasil rapat MRP se-Tanah Papua di Timika, ada satu poin yang bakal didorong MRP ke Pemerintah Pusat di Jakarta, yakni bupati dan wakil bupati harus Orang Asli Papua (OAP).

"Ada satu poin krusial yang bakal kita dorong, yakni bupati dan wakil bupati orang asli Papua," kata Damianus kepada wartawan di Kampung Ivi Mahad, Merauke baru-baru ini.

Baca juga: 9 Rekomendasi MRP di Sorong Soal Hak OAP, Paskalis Kossay: Harus Disahkan

Dijelaskannya, rumusan yang menghasilkan sejumlah poin penting tersebut, bakal dibuat dalam naskah akademik dan akan diserahkan ke pimpinan pusat dalam hal ini Presiden dan ketua BP3OKP pusat, serta menteri dalam negeri.

"Untuk Gubernur dan Wakil gubernur sudah pasti Orang Asli Papua dan sudah di atur dalam UU Otsus, sekarang yang menjadi persoalan dan bakal kita dorong adalah bupati dan wakil bupati," jelas Damianus.

Baca juga: MRP se-Tanah Papua Bentuk Asosiasi, Ini Alasannya

Dirinya menambahkan, usulan sejumlah poin yang telah disepakati bersama itu, dapat dipelajari oleh Pemerintah Pusat demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

"Ini bagian dari perjuangan, lebih baik berbuat daripada kita tidak berbuat sama sekali, kami harus dorong masuk, entah nanti dia ada di aturan tambahan atau dia mau dalam PKPU khusus, itu semua kewenangannya ada di pemerintah pusat," pungkasnya. (*)