Aktivis HAM Papua: Operasi Militer di Intan Jaya Berpeluang Mengorbankan Warga Sipil

Laporan wartawan Tribun-papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menegaskan aparat TNI dan Polri harus menggunakan panduan hukum internasional untuk tidak menjatuhkan bom di wilayah konflik.

Ini menyusul adanya klaim dari warga yang menyebut adanya operasi militer di Intan Jaya, Papua Tengah.

Hal ini menurutnya bisa mengakibatkan  korban jiwa yang akan membahayakan masyarakat sipil sehingga penggunaan alat alutsista harus sesuai dengan aturan yang berlaku, meski untuk menindak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Seperti yang ada di video warga anggota (TNI/Polri) mengunakan Heli dan melakukan tembakan, meski kami belum lihat itu ada bom atau tidak tapi tembakan yang kita lihat ini sangat mengawatirkan bisa korban masyarakat sipil," ujarnya kepada Tribun-Papua.com melalui telepon selulernya, Selasa (14/5/2024).

Baca juga: Kisah Filep Karma, Aktivis Papua yang Dipenjara 13 Tahun karena Berjuang untuk Keadilan dan HAM

Theoberujar operasi militer harus terukur dan tentunya wajib menghindari korban dari warga sipil.

"Tidak boleh melakukan operasi sembarang harus terulur dan profesional," jelasnya.

Menurutnya, operasi penindakan oleh aparat non-organik akan berpeluang mengorbankan warga sipil.

"Jika terjadi di kampung bisa saja masyarakat jadi korban," katanya.

Ia juga mengkritisi pendekatan militer yang menurutnya tidak dapat menyelesaikan masalah di Papua.

Untuk itu, harus ada solusi lain lewat jalur dialog.

"Hal ini (operasi militer) memunjukan negara ini tidak mampu menyelesaikan dengan otak yang dingin melalui dialog, Tapi kemampaun mereka hanya bisa dengan alat perang tapi ini hanya menambah korban," ujarnya.

Theo menduga, keraguan Pemerintah Indonesia berdialog soal masalah Papua menjadi bukti bahwa negara memiliki kesalahan dalam memperlakukan Papua selama ini.

"Saya menduga pemerintah mungkin ada keselahan dan tidak mampu dijelaskan, maka mesti harus ada fakta dan data baru kita duduk bersama dam dialog agar masalah Papua secara terbuka, tapi yang ada malah bangsa ini tidak menunjukkan bukti untuk mencari solusi bagi orang Papua," ujarnya. (*)