Selamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu dirundung masalah yang tak berkesudahan hingga saat ini.

Citranya semakin buruk, bahkan publik semakin tidak percaya terhadap integritas orang-oang di dalam lembaga Antirasuah itu.

Butuh kehendak politik negara untuk menyelamatkan KPK.

Salah satu isu yang dihadapi KPK terkait Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.

Ia diduga melanggar etik karena berkomunikasi dengan pejabat Kementerian Pertanian untuk kepentingan mutasi salah satu pegawai di kementerian itu.

Baca juga: Eks Kadis PUPR Papua Divonis 4,8 Tahun Bui, Gerius Setor Uang Pengganti Rp 4 Miliar ke KPK: Ada Apa?

Sebelumnya, pada Desember 2023, Firli Bahuri mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK.

Langkah itu diambil Firli setelah ia dinyatakan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap bekas menteri pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Lili Pintauli Siregar juga mundur sebagai pimpinan KPK pada Juli 2022.

Lili mengambil keputusan itu di tengah persidangan etik yang dilakukan Dewas KPK terkait dugaan gratifikasi dan akomodasi yang ia terima dari BUMN untuk menyaksikan MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Terkait pemerasan, 66 pegawai KPK diberhentikan karena memeras atau melakukan pungutan liar terhadap tahanan KPK.

Sejumlah kasus itu turut memengaruhi citra KPK.

Hasil survei Litbang Kompas periode Desember 2023, citra positif KPK di angka 47,5 persen.

Angka itu terendah dari 22 kali survei sejak Januari 2015.

Citra KPK pernah berada di angka 88,5 persen pada Januari 2015.

Anjloknya citra KPK seiring dengan turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.