Hutan Papua Dihabisi Perusahaan Sawit, Masyarakat Adat Tergusur: Wakil Presiden Maruf Amin Bereaksi

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Viralnya seruan “All Eyes on Papua” menyita perhatian Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, di sela kunjungannya ke Tanah Papua.

Itu menyusul aksi Masyarakat Adat dari Papua dan Papua Barat di depan gedung Mahkamah Agung di kawasan Jakarta Pusat pada 27 Mei 2024.

Para pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu dan Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka. 

Masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, sama-sama tengah terlibat gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. 

Juru Bicara Masyarakat Adat, Hendrikus Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL). 

Di Kota Sorong, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah (pemda) melibatkan masyarakat adat dalam berbagai proses pembangunan di Papua.

Baca juga: Hutan Papua Dibabat Perusahaan Sawit, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono Malah Bilang Begini

Sebab, suku Awyu dan Moi berjuang untuk mempertahankan hutan adat mereka.

Viralnya seruan “All Eyes on Papua” secara luas bertujuan mendukung agar pemerintah dan MA mengeluarkan aturan yang dapat melindungi hutan adat kedua suku adat Papua tersebut.

Pasalnya, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan perizinan lingkungan kepada perusahaan sawit di atas hutan adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya.

“Kita ke depan, tentu di dalam pembangunan, harus ada komunikasi antara pemda dengan kepala-kepala adat dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini,” kata Ma'ruf Amin usai meninjau Permukiman Nelayan Malawei, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

Wakil Presiden menekankan, rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku.

Hal ini dianggap penting untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat di Papua.

“Kepada pimpinan daerah, kepada para pj gubernur, ini kita harapkan seperti itu,” ucap dia.

Terkait gugatan suku Awyu dan suku Moi yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di MA, Wapres berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan di pengadilan.

Namun demikian, orang nomor dua di Indonesia ini mengingatkan, peristiwa yang menimpa masyarakat adat Papua tidak boleh terjadi lagi.