Bripda Aske Mabel Kabur Bawa Empat Senjata Mematikan, Kompolnas: Pengawasan Melekat Minim di Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kasus kaburnya anggota aparat keamanan dengan membawa senjata api kembali terulang di wilayah Papua dalam sepuluh tahun terakhir.

Terbaru, Bripda Aske Mabel (23), anggota Polres Yalimo, papua Pegunungan, kabur dengan membawa 4 pucuk senjata api jenis AK China pada Minggu (9/6/2024).

Ironisnya, Aske melancarkan aksinya dengan kondisi mabuk, lalu dengan menenteng tas, ia berdalih untuk mengisi daya baterai telepon seluler miliknya.

Usai memasukkan empat senjata api laras panjang ke dalam tas, Aske kabur dan sempat medodongkan senjata ke rekannya petugas piket. 

Ia meninggalkan Polres Yalimo pada Minggu sekitar pukul 04.00 WIT.

Baca juga: PAPUA TERKINI Bripda Aske Mabel Curi 4 Senjata Api dari Markas Polres Yalimo: Gabung KKB Papua?

Aske membawa lari empat senjata api dan 60 butir amunisi.  Ia diperkirakan kabur ke dalam hutan.

Kasus ini pun menuai rekasi dari barbagai pihak.

Komisi Kepolisian Nasional menilai peristiwa ini berulang karena minimnya pengawasan melekat.

 ”Sampai saat ini, anggota Polres Yalimo masih melacak dan mengejar pelaku,” kata Komisaris Rudolof Yabansabra, Kepala Polres Yalimo, Senin (10/6/2024).

Akibat peristiwa itu, Rudolof terancam dicopot dari jabatannya. Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius D Fakhiri menegaskan akan mengusut kasus ini hingga tuntas. Mathius menyatakan segera mencopot Rudolof dari jabatannya.

Saat ini, anggota Polres Yalimo masih mengejar Aske.

Polda Papua pun turut mengirimkan personel tambahan dari Satuan Brimob Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Cartenz untuk membantu Polres Yalimo.

Dari catatan Kompas, selama satu dekade terakhir, sudah terjadi empat kasus aparat keamanan kabur dari tempat tugas.

Kasus pertama terjadi pada 2014, yang melibatkan Brigadir Satu Tanggap Jikwa, polisi di Kabupaten Nduga.

Polda Papua menangkapnya pada 26 Oktober 2014.

Dari hasil sidang kode etik, Tanggap terbukti menjual 29 butir amunisi kepada dua pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB), yakni Rambo Tolikara dan Rambo Wonda.

Ia juga menjual 18 butir amunisi kepada anggota KKB lainnya yang bernama Derius Wakerkwa.

Kasus kedua adalah Prajurit Dua Senat Soll yang meninggalkan tempat tugasnya di Kabupaten Mimika, tahun 2018.

Senat kabur setelah ketahuan menjual amunisi dan senjata api kepada warga.

Baca juga: Sosok Yotam Bugiangge, Pecatan TNI Membelot ke KKB Papua: Kini Rival Egianus Kogoya di Nduga

Senat bergabung dengan pihak KKB di Kabupaten Yahukimo dan melakukan serangkaian aksi kekerasan yang memakan korban jiwa.

Salah satu korban adalah anggota staf Komisi Pemilihan Umum Yahukimo bernama Hendry Jovinsky.

Tim Operasi Satgas Nemangkawi bersama Polres Yahukimo menangkap Senat pada 2 September 2021.

Senat meninggal 24 hari kemudian karena sakit.

Kasus berikutnya, Prajurit Dua Yotam Bugiangge yang kabur dari satuannya, Kompi C Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili, di daerah Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, pada 17 Desember 2021.

Pria asal Kabupaten Nduga ini kabur dengan membawa satu senjata laras panjang.

Yotam belum ditemukan hingga kini.

Bahkan, ia terindikasi telah bergabung dengan KKB di wilayah Papua Pegunungan dan terlibat sejumlah aksi teror kepada warga sipil.

Masalah pengawasan

Anggota Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, menilai, kasus yang terjadi di Yalimo menunjukkan pengawasan melekat yang tidak optimal.

Akibatnya, tidak terdeteksi perubahan perilaku anggota TNI/Polri.

Albertus yang juga Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian itu berpendapat, aparat keamanan di Papua rentan terpapar pengaruh eksternal, seperti ideologi.

Hal ini karena masih terdapat kelompok yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Penyelidikan kasus ini harus tuntas hingga ke hulu masalahnya. Kurangnya pengawasan melekat berdampak minimnya komunikasi pimpinan dengan anggota. Akibatnya, perubahan sikap dari anggota tersebut pun tak disadari,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Wilayah Papua Frits Ramandey mengatakan, pengungkapan yang komprehensif diperlukan untuk menangani kaburnya aparat keamanan.

”Kasus kembali kaburnya anggota dari satuannya di Papua menunjukkan masalah tidak optimalnya pola pembinaan yang belum selesai,” katanya. (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan klik dan berlangganan.