Program Kerja Pemkab Mimika dengan APBD Lebih Rp 1 Triliun Belum Terlaksana, Johannes Rettob Berang

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristina Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob memerintahkan setiap OPD jajarannya segera menyelesaikan semua kegiatan, baik fisik maupun nonfisik yang harus diselesaikan tahun ini.

Pasalnya, anggaran senilai lebih Rp 1 triliun untuk kegiatan pemerintahan Mimika belum dilaksanakan oleh seluruh OPD.

Artinya, kegiatann dimaksud belum masuk dalam pelelangan maupun proses pengadaan secara elektronik.

Sementara, tahun anggaran 2024 telah masuk bulan Juli atau semester pertama, triwulan kedua. 

"Belanja modal, dan belanja rutin, yang harus sudah dilakukan oleh organisasi perangkat daerah tapi belum dilaksanakan," ungkap Rettob saat apel pagi bersama ASN di Lapangan Kantor Bupati Mimika, Senin (15/7/2024).

Ia berharap pimpinan OPD memperhatikan hal ini.

Baca juga: Jabatannya dengan Eltinus Omaleng Berakhir 6 September 2024, Johannes Rettob Bilang Begini

Kepada seluruh PPK, Rettob menegaskan harus melaksanakan dan memperhatikan hal kondisi terkini.

"Saya khawatir karena pada sisa 6 bulan terakhir, begitu banyak kegiatan. Bapak ibu sekalian ada kurang lebih 7.500an paket pekerjaan yang harus dilakukan," bebernya.

Johannes Rettob  juga menjelaskan penyebab serapan anggaran belum terlaksana dengan baik.

Antara lain karena ada pekerjaan yang memang belum bisa dilakukan, pelaksanaan tender yang berulang, karna tidak ada yang mau dilaksanakan dan belum dilaksanakan. 

Selain itu, karena Pemkab Mimika memiliki keterbatasan tenaga di dalam Pokja Pemilihan (Pejabat Pengadaan).  

"Anggaran kita ini sekian banyak makanya sekarang, satu program serius yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas pegawai negeri kita untuk bisa menjadi Pokja," katanya kepada awak media. 

Dikatakan, ada sekira 7.500 kegiatan pekerjaan dengan nilai triliunan rupiah.

Pemkab Mimika sendiri hanya punya 12 orang pokja. 

"Mereka kerja tiap hari sampai pagi, makanya saya khawatir sekali jangan sampai dengan pekerjaan tingkat kecapaian mereka. Akhirnya pelaksanaan evaluasi pekerjaan ini menjadi tender ini bisa menjadi masalah karna lelah," ujarnya. 

Dijelaskan saat ini Pokja hanya berjumlah 12 orang  karena banyak yang memiliki sertifikat namun sudah menjadi pejabat struktural.

"Sekarang kita tinggal milih, dia mau jadi Pokja atau tetap jadi pejabat struktural. Kita memang terbatas sekali. Jadi kami menjalankan satu program khusus untuk meningkatkatkan kapasitas SDM ini. Kita butuh 50 orang Pokja," pungkasnya. (*)