Luncurkan Lembaga Mediasi GKI di Timika, Begini Kata Wamendagri John Wempi Wetipo

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Kristina Rejang

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meluncurkan Pusat Bantuan Mediasi GKI (PBM-GKI) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (17/7/2024).

PBM-GKI yang dilaunching oleh Wamendagri ini Terakreditasi Mahkamah Agung RI (SKKMA NO:102/KMA/SK/IV/2022) berkedudukan di Kabupaten Mimika.

Ini menjadi mitra strategis pemerintah, berperan serta memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa, konflik dan kekerasan yang humanis dan mencipatakan, menduplikasi mediator profesional, yang berintegritas tinggi dan berdedikasi untuk perdamaian. 

Penasehat PBM- GKI Pdt.Albert Yoku dalam sambutannya mengatakan kegiatan mediasi atau mediator adalah kegiatan yang terus dikembangkan oleh GKI Tanah Papua dalam menerjemahkan perikop injil Matius 5:9.

"Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah".

Baca juga: Ini Jawaban Wamendagri Tanggapi Usulan DPRD Mimika Soal Johannes Rettob Jadi Bupati Definitif

Untuk mempraktekan firman tersebut dibutuhkan berbagai hal, kata Pdt. Albert yakni membutuhkan kecakapan untuk melakukan tugas membawa damai. 

"Kenapa tugas ini menjadi penting, karena sejak tahun 1960an sampai dengan waktu itu kita mulai dari tahun 1993 dan sampai hari ini sudah menjadi BPM GKI. Ini adalah cara GKI untuk mendidik dan melibatkan sekian banyak kelompok, dan generasi supaya dapat menjadi fasilitator atau mediator dalam menyelesaikan masalah secara damai di berbagai tempat dimana kita ada," katanya. 

Ia menjelaskan, tahun 1993, Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Papua bersama YLBH Jakarta pertama kali menyelenggarakan kegiatan pelatihan mediasi.  

"Mediasi untuk menghadirkan orang yang bisa melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi dan non mitigasi. Kegiatan-kegiatan pembelaan hukum, maupun pembelaan pembelaan secara masyarakat," ungkapnya. 

Kemudian tahun 2007 pihaknya melanjutkan kegiatan bersama sama dengan Mahkamah Agungdan dewan gereja sedunia untuk melatih bagaimana menjadi mediator. 

"Tapi pada kegiatan dengan dewan gereja sedunia kita juga melatih sekian banyak orang untuk dapat menjadi diplomat bagaimana berdiplomasi yang baik, baik secara lokal, nasional maupun internasional," ungkapnya. 

Dikatakan lembaga yang dibentuk tersebut telah 30 kali melatih dan mempersiapkan orang-orang dari sekian banyak komponen.

"Baik gereja masyarakat adat , orang adat juga dari TNI/Polri juga dari Pemerintah. Kita melatih bagaimana cara menyelesaikan masalah secara damai," ujarnya. 

Saat ini, pihaknya memulai masuk dengan cara pelatihan mediasi bertajuk talk show sebab telah masuk dalam era baru. 

"Selain kita melatih tutor tapi kita.juga mau mendengar tokoh-tokoh. Bagaimana pandangan tokoh untuk melaksanakan konflik di Papua. Karena Papua sampai hari ini tadi pagi sampai saya tiba disini kita tau masih ada korban ada tiga saudara kita yang tertembak. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini di Papua. Apakah Papua terus tinggal di dalam masalah ? Konflik ? Atau harus ada jalan keluar," serunya. 

Pdt. Alberth juga bercerita dulu pihaknya sangat sulit mengungkap suatu peristiwa sehingga sejak tahun 1987 keatas gereja gereja Katolik, kingmi, baptis, GKI di Jayapura memutuskan untuk adanya LBH harus ada di Papua.

"Kemudian pada tahun 1998, itu kita mendirikan Elsham, itu didirikan oleh gereja bersama-sama mendirikan Elsham," ujarnya. 

Selain itu, ada juga dibentuk forum namanya Koreri atau forum rekonsiliasi.

"Semua ini kita bentuk untuk melatih umat supaya dapat menghadapi dan mengatasi konflik yang terus berkepanjangan di tanah Papua ini," ujarnya. 

Dikatakan, karena dengan damai, seluruh program pemerintah,gereja, masyarakat adat bisnis kecil maupun besar pasti semua bisa terlaksana.

"Kita melakukan rekonsiliasi, capacity building terhadap pembawa damai, kita melakukan berbagai hal untuk itu. Kita berusaha membangun damai tida gampang juga tapi bagaimana juga kita bisa menciptakan kedamaian itu," ujarnya. 

Sementara itu, Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya menyambut baik hadirnya PBM-GKI di Mimika.

"Atas nama pemerintah, saya ucapkan terimakasih kepada PBM GKI yang merupakan satu lembaga, ini terobosan yang luar biasa," ucapnya. 

Ia berharap  kehadiran lembaga tersebut bisa memfasilitasi berbagai macam konflik di Papua.

"Konflik macam-macam yang terjadi terkait dengan kekerasan, hak asasi manusia, hak hak OAP, dan lainnya. Konflik kekerasan dan sengketa yang banyak sekali terjadi di kita disini. Konflik harus kita cegah," ucapya. 

Dikatakan menjadi kebanggan masyarakat Mimika dengan kehadiran PBM-GKI yang selalu menyajikan pembahasan-pembahasan yang membangun. 

Baca juga: Program Kerja Pemkab Mimika dengan APBD Lebih Rp 1 Triliun Belum Terlaksana, Johannes Rettob Berang

"Menjadi kebanggaan juga khususnya kami di Mimika dengan kehadiran BPM, materi materi yang disampaikan untuk membuat mediasi ini sesuatu yang luar biasa. Saya harap jangan event-event ini hanya sebagai ceremony tapi kemudian aplikasi kan dalam kehidupan kita," ucapnya. 

John Wempi Wetipo mengatakan lembaga PBM-GKI adalah lembaga satu-satunya yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mampu menjembatani, memediasi persoalan baik terhadap sesama oap sendiri, tapi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Ia mengingatkan, tugas dan tanggungjawab semua pihak adalah menciptakan agar Papua damai. 

"Kita tidak bisa menghindari konflik, konlfik kalau terjadi mari kita bersatu untuk selesaikan dan saya kira lembaga ini hadir untuk memediasi kita," katanya. 

Apalagi kata Wamendagri dalam catatan yang disampaikan kepadanya lembaga mediasi sudah berbagai angkatan. 

"Kalau bisa saran saya kedepan, lembaga ini kasih tugas kepada orang-orang yang dihasilkan supaya ko punya case ini progresnya ko lapor kepada kami, supaya kami juga bangga bahwa prodak kami ada hasil yang dimediasi di lapangan. Jangan kita hasilkan sertifikat tapi tidak ada tindakan nyata yang dia lakukan dilapangan," tegasnya. 

Ia berharap setelah melaunching PBM-GKI, semua bisa berjalan dengan baik. 

"Jadi jangan sampai saya launching hari ini bukan untuk menuju perbaikan yang baik, jangan sampai niat baik, niat besar kita tidak terjadi," pungkasnya. (*)