Papuan Observatory for Human Rights Soroti Budaya Menyambut Ibu Negara dengan Atribut Papua

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Hendrik Rewapatara

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA- Kedatangan ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bandara Sentani pada Senin (22/7/2024) sore menuai banyak sorotan, bahkan kritikan.

Sorotan itu dilontarkan karena beredar foto tim penjemputan yang menggunakan asesoris Papua, namun tak satupun perempuan Papua yang ikut dalam barisan tersebut.

Diketahui, kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk menghadiri dan merayakan Hari Anak Nasional 2024.

Menyikapi hal itu, Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch Syufi mengatakan, penjemput Ibu negara yang bukan perempuan Papua adalah sesuatu yang kurang elok.

"Saya pikir ini sesuatu yang kurang elok. Walaupun itu kegiatan nasional berupaya peringatakan Hari Anak Nasional (HAN), tapi lokus atau tempat pelaksanaanya kegiatannya di Papua yang dihadiri oleh Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi," kata Thomas Ch. Syufi saat dihubungi Tribun Papua.com, Rabu (24/7/2024).

Baca juga: Peringatan ke-143 Hari Kartini, Iriana Joko Widodo: Perempuan Indonesia Diharapkan Terus Berprestasi

Menurut Thomas, seharusnya nuansa dan budaya Papua dari orang-orang asli Papua, terutama perempuan Papua yang harus ditampilkan dalam prosesi penyambutan.

"Tentunya itu sebagai bentuk penghoramatan dan apresiasi terhadap perempuan sekaligus budaya Papua," tegas dia.

Apalagi, lanjut Thomas, hal itu merujuk pada UU No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokoleran, termasuk mengatur tentang acara-acara kenegaraan jang juga mengatur tentang tiga hal pokok.

"Yaitu tata upacara, tata tempat, dan penghormatan, bukan mengatur subjek atau orang siapa yang akan menyambut tamu dalam kegiatan resmi ataun tidak resmi," ungkapnya.

"Soal siapa yang menyambut tamu, itu hal yang bersifat teknis pelaksanaan yang tergantung pada kepanitiaan," sambung Thomas.

Kata Thomas lagi, dalam penerima tamu juga tentu punya pemahaman yang cukup tentang sistem protokoler, terutama penerima tamu sebagai penghormatan terhadap Ibu negara.

"Dan saya lihat, perempuan Papua pada umumnya sudah bisa menguasai hal-hal seperti itu, apalagi ini di Papua, seharusnya diberikan kesempatan kepada perempuan Papua yang menybut Ibu negara sebagai kunjungan pamungkas masa kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Thomas.

Dengan demikian, aturan tidak mewajibkan harus perempuan Papua yang harus menyambut tamu-tamu resmi, terutama Ibu negara seperti itu.

"Tapi ini sebagai bentuk apresiasi dan pemberdayaan terhadap potensi perempuan-perempuan Papua yang masih banyak terpendam untuk tampil di berbagai event dan kancah baik tingkal maupun nasional," ujarnya.

"Termasuk juga anak-anak Papua bisa ditampilkan di hari nasional ini,kalau bisa anak-anak perempuan Papua yang bisa ditampilkan untuk menyambut Ibu negara dengan atribut dan busana khas Papua," sambung Thomas lagi.

Lebih jelas, Thomas menyesalkan adanya pemberian kesempatan untuk orang-orang bukan Papua mengenakan atribut Papua tanpa izin untuk menyambut tamu resmi (Ibu negara) datang ke Papua.

"Itu sama saja dengan tamu jemput tamu pakai atribut tuan rumah,pasti pemilik rumah tersinggung dong. Cara orang non-Papua mengenakan atribut Papua menyabut tamu resmi dari luar Papua semacam ini bentuk dari apropriasi budaya Papua, bukan apresiasi terhadap budaya negeri ini," tegasnya.

Baca juga: INI Pesan Presiden Jokowi Saat Perayaan Hari Anak di Papua

Orang-orang yang menggunakan atribut Papua menyambut tamu resmi tanpa mengakui dan mengormati, dan memahami budaya Papua itu sendiri.

"Padahal budaya merupakan akar kehidupan manusia, ke mana pun kita pergi hal terpenting adalah menghormati budaya orang dan tidak melupakan budaya sendiri," ujarnya.

"Seperti pernah dikatakan Cicero di zaman Romawi kuno sekitar 2000 tahun yang lalu "ubi ius ibi societas"di mana ada masyarakat, di situ ada hukum, juga ada budaya, ada tradisinya," tandasnya. (*)