Gelar Rakor Bersama Bahas Kesiapan Pilkada 2024, Ini Pesan Ribka Haluk

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemprov Papua Tengah menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapan Pilkada 2024 bersama seluruh kepala daerah, penyelenggara dan pengawas Pemilu.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan, kegiatan ini merupakan momen penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 dengan lancar, aman, serta demokratis.

Baca juga: Ribka Haluk: ASN Tidak Boleh Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

"Kenapa, karena Pilkada merupakan pilar utama dalam demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung, oleh karena itu, persiapan dan koordinasi yang baik antar semua pihak sangat diperlukan," kata Ribka dalam sambutan yang diperoleh Tribun-Papua.com, di Nabire, Jumat (2/8/2024).

Selain itu untuk menyukseskan Pilkada 2024, Ribka menekankan beberapa hal, seperti kesiapan infrastruktur dan logistik, baik dari proses distribusi surat suara, perlengkapan pemungutan suara, serta pengamanan TPS yang harus siap.

Kemudian juga mengenai keamanan, ketertiban, meningkatkan kewaspadaan guna mencegah potensi konflik

"Jadi hal-hal Ini perlu dilakukan langkah-langkah preventif," katanya.

Lalu juga soal sosialisasi dan pendidikan pemilih yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat hingga daerah terpencil, agar mereka dapat informasi yang cukup mengenai tahapan dan tata cara pemungutan suara.

Baca juga: Ribka Haluk: Mimika Banyak MASYARAKAT MISKIN

Kemudian juga Ribka mengingatkan soal netralitas dan integritas penyelenggara dalam melaksanakan tugas.

"Karena kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada sangat tergantung pada profesionalisme serta independensi kita sebagai penyelenggara," ujarnya.

Selain itu, menekankan pentingnya netralitas bagi seluruh ASN, dimana harus tetap berdiri pada semua golongan dan tidak terlibat politik praktis, karena netralitas adalah, salah satu kunci dari kesuksesan pelaksanaan Pilkada.

"Jadi bagi ASN yang ingin mengikuti Pilkada, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya sesuai aturan yang berlaku," tandasnya.

Baca juga: Jelang HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Pemprov Papua Tengah Bagi Ribuan Bendera Merah Putih di Nabire

 Selanjutnya juga mengenai pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pilkada.