Papua Terkini
Mimika Punya APBD Rp 7,5 Triliun, Terbesar di Papua: Kemiskinan Meningkat dan 9.373 Anak Tak Sekolah
Perhatian pemerintah tidak seimbang dengan jumlah anggaran yang begitu besar di APBD, serta pajak yang dihasilkan dari PT Freeport Indonesia (PTFI).
Penulis: Paul Manahara Tambunan | Editor: Paul Manahara Tambunan
lihat foto
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kabupaten Mimika di Provinsi Papua Tengah punya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 7,5 miliar.
Angka APBD itu terbesar se-tanah Papua. Terbilang fantastis untuk sebuah kabupaten.
Sayangnya, kemiskinan masyarakat di Kabupaten Mimika justru mengkawatirkan.
Diketahui, jumlah penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Mimika mencapai 25.873 orang.
Parahnya lagi, ada sekitar 9.373 orang penduduk usia SD yang tidak bersekolah di bumi penghasil emas terbesar di Indonesia itu.
Kondisi ini pun menjadi sorotan Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.
Baca juga: Anggaran Rp7,5 Triliun, Kemiskinan di Mimika Papua Tengah Justru Meningkat: 9.373 Anak Tidak Sekolah
"Harusnya tidak ada lagi anak putus sekolah dan tidak boleh ditemukan lagi ada masyarakat miskin,” ujar Ribka saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum TP-PKK Pusat, Tri Tito Karnavian di Distrik Kwamki Narama, Mimika, Jumat (26/7/2024).
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat presentasi kemiskinan di Kabupaten Mimika pada 2023 sebesar 13,55 persen.
Akademisi Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari, Dr Agus Sumule menyarankan pemerintah untuk memperhatikan anak-anak di wilayah perkampungan.
Sebab, Sumule menyebut pelayanan pendidikan di Mimika sangat tidak merata.
"Di Kabupaten Mimika ada 135 SD. Lebih dari 59 persen (70 SD) di antaranya terdapat di Distrik Mimika Baru, Wania dan Kuala Kencana. Di Distrik Hoya dan Alama masing-masing hanya ada 1 SD Di Distrik Mimika Barat hanya ada 3 SD," ungkapnya, saat dihubungi dari Jayapura.
Informasi yang disampaikan Sumule berdasarkan data Dapodik dan APM (Angka Partisipasi Murni) yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek setiap tahun.
Mirisnya, perhatian pemerintah tidak seimbang dengan jumlah anggaran yang begitu besar di APBD, serta pajak yang dihasilkan dari PT Freeport Indonesia (PTFI).
Sumule menilai jumlah dana yang begitu besar harusnya mampu menjawab aspek pendidikan di wilayah pedalaman.
"Agak sulit diterima oleh akal sehat, bahwa dengan uang sebanyak itu ada hampir 10.000 penduduk usia SD yang tidak bersekolah di Mimika," ujarnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.