Mendagri Diminta Tunjuk Pj Bupati Intan Jaya dari Kalangan Luar Demi Netralitas Pilkada 2024

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Dalam Negeri diminta segera menunjuk orang dari luar Kabupaten Intan Jaya untuk menjabat sebagai Penjabat Bupati Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Ini menyusul pengajuan pengunduran diri yang telah dilayangkan Pj Bupati Intan Jaya ke Kemendagri, pada 15 Juli 2024. 

Intelektual asal Kabupaten Intan Jaya, Nemi Kobogau mengatakan, permintaan tersebut dimaksud demi menjaga netralitas Pilkada 2024, November mendatang.

Alasan Nemi meminta Pj Bupati dari luar Intan Jaya taklain untuk menghindari gesekan atau kecemburuan di kalangan elit lokal serta masyarakat.

Sebab, dikhawatirkan akan berimbas pada situasi politik dan keamanan di tengah Pilkada 2024.

Baca juga: Apolos Bagau Gandeng IPB University Dorong Pembangunan SDM di Intan Jaya Papua Tengah

“Kami intelektual Moni di Kabupaten Intan Jaya berharap Kemendagri menempatkan Penjabat Bupati Intan Jaya harus dari luar daerah. Karena, kalau menempatkan orang asli Intan Jaya, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pesta demokrasi, Pilkada Serentak yang tahapannya dimulai bulan ini,” ujar Nemi kepada sejumlah wartawan di Nabire, Minggu (4/8/2024).

Sebelumnya, sekelompok orang mendatangi Kantor Gubernur Papua Tengah dengan membawa spanduk memuat beberapa tuntutan terkait jabatan Pj Bupati Intan Jaya.

Nemi memandang aksi tersebut merupakan keinginan dari segelintir orang.

“Itu mewakili oknum tertentu yang ingin menduduki jabatan Pj Bupati Intan Jaya. Demo itu tidak mewakili seluruh masyarakat Intan Jaya,” tegasnya.

Ia menegaskan tidak perlu ada aksi dengan cara pengerahan massa terkait penunjukan Pj Bupati Intan Jaya, sebab itu adalah wewenang mutlak oleh Menteri Dalam Negeri.

Pastinya, Pj Bupati yang akan ditempatkan ke Intan Jaya nantinya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Dalam pemgambilan sumpah, seorang ASN menyatakan siap ditugaskan di seluruh Indonesia. Maka itu oknum-oknum yang demo maupun yang memainkan opini bahwa Intan Jaya adalah daerah konflik adalah orang-orang yang menginginkan kondisi daerah tidak aman. Pj Bupati adalah seorang ASN yang harus netral. Kita jangan membuat isu yang tidak benar,” ujarnya.

Nemi merasa heran melihat aksi penolakan terhadap seorang birokrat senior asli orang Papua di Kantor Gubernur Papua Tengah, di Nabire.

Pasalnya, tuntutan mereka sarat dengan kepentingan tertentu.

“Ini sangat lucu. Sesama OAP menolak OAP inikan keliru dan lucu, bagian ini jelas bahwa mereka yang datang di Kantor Gubernur Papua Tengah merupakan indikasi tertentu mendoktrin sejumlah orang ini."

Baca juga: Pantau Proses Coklit di Lapangan, Komisioner KPU Intan Jaya: Semua Berjalan Lancar