252 Kuota CPNS Papua Pegunungan Kosong, Forum Pribumi Bentuk Tim Kawal 

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Forum Pribumi Papua Pegunungan mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan segera mengambil langkah penyelamatan terhadap 252 formasi CPNS 2025 yang masih kosong. 

Aspirasi itu disampaikan langsung kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, dan Kepala BKD, usai melakukan pertemuan bersama  di Gedung Sekolah Minggu, GKI Wamena, Rabu (01/10/2025).

Ketua Forum Pribumi Papua Pegunungan, Yusup Yikwa, mengungkapkan dari total formasi seribu kuota, diperkirakan hanya sekitar 740–750 peserta yang akan lolos seleksi. Sementara 252 kuota lainnya terancam hilang jika tidak segera diisi.

Baca juga: Jayawijaya Rekrut 88 Persen Anak Daerah CPNS, Partai Hanura Papua Pegunungan Beri Apresiasi

“Kalau dibiarkan, kuota kosong ini akan dikembalikan ke Menpan. Kami tidak ingin ada formasi yang hilang. Karena itu kami meminta pemerintah provinsi mengambil kebijakan khusus agar seluruh kuota seribu bisa terpenuhi,” tegas Yikwa.

Menurutnya, kuota kosong tersebut muncul karena ada formasi yang tidak dilamar, ada yang melamar tetapi tidak ikut tes, serta ada peserta yang gagal meski sudah melewati passing grade. Kondisi ini membuat banyak pencaker dengan nilai baik tetap tidak lolos.

“Kami dari delapan kabupaten sudah sepakat menyerahkan persoalan ini ke Wakil Gubernur dan BKD. Kami ingin ada solusi supaya teman-teman pencaker bisa mengisi kuota kosong itu,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur meminta Forum Pribumi membentuk tim 10 untuk mengawal proses hingga ke tingkat pusat. 

Tim ini akan mengawasi tahapan pengumuman hasil Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hingga formasi seribu benar-benar terpenuhi.

Baca juga: Aksi Massa Kode R di Nabire, OAP Tuntut Nasib Peluang Masuk CPNS: Kami Butuh Keadilan

Lebih lanjut, Yikwa menegaskan bahwa kuota kosong tidak hanya terdapat pada formasi umum 80 persen, tetapi juga pada formasi khusus 20 persen yang diperuntukkan bagi anak-anak asli lahir besar Wamena dan Papua Pegunungan.

“Kami harap kuota kosong di 20 persen bisa diprioritaskan untuk mereka yang lahir besar di sini, nilainya bagus, tapi gugur. Dengan begitu pemerintah bisa mengurangi tingkat pengangguran di Papua Pegunungan,” ujarnya.

Forum Pribumi berharap aspirasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga peluang kerja bagi anak asli Papua Pegunungan tidak terbuang sia-sia. (*)