DPR Papua Pegunungan Pertanyakan Aliran Dana Kesehatan: Anggaran Ada Tapi Tak Sampai ke RSUD

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM.WAMENA - Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, menyoroti dugaan ketidaktepatan penggunaan dana kesehatan provinsi yang mencapai lebih dari Rp30 miliar. 

Ia mengatakan sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Hotel Sartika lalu di Wamena, ia menyebut, terungkap dari pengakuan  bahwa Rumah Sakit Umum Daerah belum pernah menerima bantuan langsung dari Dinas Kesehatan.

Menurut Ironi, kondisi ini menjadi tanda tanya besar karena anggaran kesehatan merupakan salah satu yang paling besar di provinsi tersebut. 

Baca juga: Legislator Senayan Roberth Rouw Sosialisasi Program Padat Karya kepada Masyarakat Papua Pegunungan

Namun, pelayanan dasar seperti pengadaan alat kesehatan dan kendaraan ambulans justru belum terlaksana dengan baik.

"Setelah kami dengar penjelasan dari Direktur Rumah Sakit, ternyata mereka tidak pernah mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan. Lalu uang sebesar itu digunakan untuk apa?,” ujarnya di Wamena, Senin (27/10/2025).

Ia menyebut fenomena ini “aneh tapi nyata” dalam birokrasi Papua Pegunungan.

DPR menemukan indikasi lemahnya koordinasi dan kurangnya transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran, terutama di sektor vital seperti kesehatan masyarakat.

Ironi menegaskan situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut.

Jika anggaran yang besar tidak berdampak nyata bagi pelayanan kesehatan, maka DPR akan menindaklanjuti dengan pemanggilan resmi terhadap pihak terkait.

Baca juga: DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pendidikan dan Kesehatan Pengungsi di Lanny Jaya Papua Pegunungan

“Kita tidak bisa diam. Banyak warga meninggal karena akses kesehatan terbatas, sementara uang negara habis entah ke mana. Ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Komisi V berjanji akan mengawal persoalan ini hingga tuntas sebelum pembahasan APBD perubahan.

Ia juga meminta dukungan publik agar proses pengawasan DPR terhadap anggaran kesehatan mendapat perhatian serius, (*).