Komisi V DPR Papua Pegunungan Kecewa, Dinas Pendidikan dan Kesehatan Mangkir dari RDP Perdana

Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Ketua Komisi V DPR Papua Pegunungan, Ironi Kogoya, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah dinas yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana bersama mitra kerja pemerintah provinsi.

Rapat tersebut digelar di Hotel Sartika Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu (22/10/2025).

Menurut Ironi, kegiatan itu menjadi momen penting bagi DPR dan pemerintah untuk menyelaraskan pelaksanaan program serta penggunaan anggaran dari sekitar 12 dinas di Provinsi Papua Pegunungan.

Namun, hasilnya jauh dari harapan karena sebagian besar dinas absen.

Baca juga: DPR Papua Pegunungan Pertanyakan Aliran Dana Kesehatan: Anggaran Ada Tapi Tak Sampai ke RSUD

“Kami sangat kecewa karena dari belasan dinas yang diundang, hanya satu badan dan Direktur Rumah Sakit yang hadir. Dinas-dinas besar seperti Pendidikan dan Kesehatan tidak datang,” kata Ironi Kogoya di Wamena, saat di temui Tribun-papua.com, Senin (27/10/2025).

Ia menilai ketidakhadiran tersebut menunjukkan lemahnya komitmen para pimpinan dinas terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. 

Padahal, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan merupakan instansi dengan anggaran terbesar yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat.

Ironi menegaskan, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana program-program yang dibiayai APBD berjalan dan apa saja kendala yang dihadapi dinas selama ini.

Baca juga: Jaksa Geledah Kantor Bupati Jayawijaya: Usut Dugaan Korupsi Proyek Jalan Lingkar!

Namun, tanpa kehadiran mereka, Komisi V tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas.

“Publik perlu tahu apa yang sebenarnya dikerjakan selama ini. Kami di DPR juga tidak tahu program apa yang berjalan, karena laporan dan kehadiran mereka tidak ada,” tambahnya.

Komisi V berencana menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap seluruh dinas yang tidak hadir.

Rapat lanjutan itu diharapkan dapat memberikan kejelasan sebelum DPR masuk ke tahap pembahasan anggaran tahun berikutnya. (*)