MRP Temui Gubernur Papua, Bahas Insiden Pembakaran Mahkota Cenderawasih  oleh BBKSDA

Laporan Wartawan Tribun Papua.com,Taniya Sembiring 

TRIBUN PAPUA.CPM, JAYAPURA - Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengungkapkan beberapa waktu lalu ia menerima kunjungan resmi dari rombongan Majelis Rakyat Papua (MRP).

Itu membahas insiden pembakaran mahkota Cenderawasih, simbol sakral adat Papua, yang sempat viral dan menimbulkan gelombang reaksi dari masyarakat adat di berbagai daerah.

"Mereka menyampaikan langsung aspirasi masyarakat adat kepada kami di provinsi terkait penistaan simbol budaya yang dianggap melukai hati orang Papua," ujarnya kepada Wartawan di Jayapura Senin (27/10/2025).

Dalam pertemuan itu, kata Fakhiri, Papua hanya dapat tetap harmonis jika adat, agama, dan pemerintahan berjalan seiring dan saling menghormati.

Baca juga: Kepala BBKSDA Papua Minta Maaf soal Polemik Mahkota Cenderawasih

“Ini bagian terpenting dalam melihat Papua secara utuh. Kita di Papua punya tiga pilar penting: adat, agama, dan pemerintah. Ketiganya harus berjalan beriringan agar kehidupan masyarakat tetap damai,” ujar Fakhiri.

Terkait insiden pembakaran Mahkota Cenderawasih, Gubernur menyayangkan tindakan tersebut dan menilai bahwa pemusnahan benda budaya harus dilakukan dengan cara yang bijak dan penuh penghormatan terhadap adat istiadat.

“Kalau MRP sudah membuat aturan adat, maka tidak boleh diganggu gugat. Kita harus menghormati apa yang menjadi budaya dan jati diri orang Papua,” tegasnya.

Fakhiri juga mengimbau seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah persatuan, seperti yang sempat memicu ketegangan di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

Ia meminta agar semua pihak mengedepankan dialog dan koordinasi lintas wilayah demi menjaga stabilitas keamanan.

Baca juga: Kantor BBKSDA Papua Dipalang, Warga dan Tokoh Adat Protes Pembakaran Mahkota Cenderawasih

“Besok Gubernur Papua Selatan akan berkunjung ke Jayapura. Kita akan duduk bersama, berdiskusi, dan mengatur ini secara baik agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali,” tambahnya.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga adat, sekaligus memastikan bahwa simbol dan nilai budaya Papua tetap dijaga dan dihormati.

Dengan adanya dialog terbuka itu, diharapkan masyarakat Papua dapat melihat bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi dan memuliakan warisan adat sebagai bagian dari jati diri bangsa. (*)