Pasca Operasi Militer di Lanny Jaya, YKKMP Larang Aktivitas Perang di Area Sipil

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM. TIOM - Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Tim Kemanusiaan Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, memasang sejumlah baliho berisi seruan damai dan larangan perang di area warga sipil.

Pemasangan dilakukan pada 25 Oktober 2025 di lima distrik wilayah Kabupaten Lanny Jaya yaitu Distrik Melagi, Melagineri, Wano Barat, Kwiyawage, dan Goa Balim.

Baca juga: Bupati Jayapura Minta ASN Inovatif dan Stop Copy Paste Program

Langkah ini merupakan respons atas operasi militer yang terjadi pada 5 Oktober 2025 di Distrik Melagi, yang menyebabkan ribuan warga mengungsi dan trauma mendalam. 

Serangan udara yang dilakukan aparat TNI terhadap kelompok TPNPB pimpinan Puron Wenda di Kampung Wunabugu, Melagi, memaksa sekitar 2.300 warga sipil mencari perlindungan di Kampung Yigemili. Hingga kini, sudah lebih dari tiga minggu mereka bertahan di pengungsian tanpa akses layak.

Sejak serangan tersebut, kehidupan masyarakat sipil di Melagi dan sekitarnya lumpuh. Warga mengalami trauma, kehilangan rasa aman, bahkan kesulitan menjalankan ibadah secara tenang.

Baca juga: Cakupan Imunisasi Balita di Asmat Rendah: Baru Mencapai 13 persen dari Target 80 persen

“Mereka kini beribadah di pengungsian, tanpa kebebasan seperti sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem di Wamena, Senin, (27/10/2025).

Untuk mengembalikan stabilitas dan melindungi warga sipil dari dampak konflik bersenjata, YKKMP bersama gereja-gereja Baptis di Papua memasang baliho bertema. “Prinsip-Prinsip Dasar Hak-Hak Masyarakat Sipil dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional.”

Isi baliho mencakup hak atas kehidupan, perlindungan terhadap serangan, kebebasan bergerak, hak atas keadilan, hingga larangan penyiksaan. Selain itu, baliho juga menegaskan tujuh poin sikap masyarakat di lima distrik, antara lain.

Baca juga: Pembalap Astra Honda Tampil Tangguh dan Kencang pada Musim IATC 2025

TNI dan TPNPB dilarang berperang di area permukiman sipil. Penangkapan terhadap warga sipil harus sesuai hukum. Kedua pihak diminta tidak mengganggu aktivitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan gereja.

Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, memimpin langsung tim kemanusiaan dalam pemasangan baliho. Sebelumnya, pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Panglima Tertinggi TNI serta menembuskan surat itu ke berbagai lembaga negara dan gereja.

Theo bersama tim juga sempat menemui Komandan Satgas Raider 408/Suhbrastha di Pos Militer Melagi untuk menyerahkan surat pemberitahuan.

“Kami minta agar daerah ini disterilkan saat tim kami memantau lokasi kejadian, supaya tidak ada penembakan,” ujar Hesegem.

Baca juga: FIF Apresiasi Peran Astra Motor Papua Dalam Edukasi Keselamatan Berkendara

Ia juga mengimbau agar anggota TNI yang hendak beribadah di gereja tidak membawa senjata, demi menjaga ketenangan dan menghindari trauma warga.

“Kami tidak berpihak pada siapa pun. Kami berdiri di sisi kemanusiaan. Baik aparat maupun pejuang bersenjata adalah manusia yang memiliki hak hidup,” tegasnya.