Korupsi di Papua
Ada Calon Kepala Daerah di Papua Terlibat Korupsi Dana PON XX, Begini Kata Jaksa
Nixon tidak mengungkapkan lebih lebih lanjut mengenai identitas kepala daerah yang ikut terlibat dugaan korupsi dana PON karena masih Pilkada.
Penulis: Taniya Sembiring | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com,Taniya Sembiring
TRIBUN PAPUA,JAYAPURA - Kejaksaan Tinggi Papua mengumumkan adanya calon kepala daerah yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Nixon Nikolaus Nilla Mahuse menyebut pihaknya tengah mengantongi nama-nama calon tersangka.
"Ini masih tahap penyelidakan lebih dalam, kami sudah mengantongi nama-namanya tetapi kami masih mengumpulkan bukti yang lebih akurat lagi," katanya saat menggelar jumpa pers di Jayapura, Senin (22/10/2024).
Disinggung jika ke depan ada calon kepala daerah yang ikut Pilkada dan nantinya terpilih, Nixon Mahuse menegaskan pihaknya akan langsung menjemput kepala daerah tersebut.
Baca juga: Kasus Korupsi Dana PON XX Papua Diungkap, Akademisi Ini Apersiasi Kejaksaan Tinggi
"Kalau sudah menjadi terpidana, langsung kami jemput bila perlu waktu pelantikan langsung kami jemput siapapuan dia sekalipun dia dilantik dihari itu juga kami jemput," tegasnya.
Nixon tidak mengungkapkan lebih lebih lanjut mengenai identitas kepala daerah yang ikut terlibat dugaan korupsi menyalahgunakan dana PON XX karena masih mengikuti Pilkada 2024.
"Jika bukti-bukti sudah lengkap kami akan umumkan secara transparan ke publik, tidak ada yang kami tutup-tutupi agar masyarakat melihat Kejaksaan itu Netral, humanis kami selalu menjaga kepercayaan masyarakat," jelasnya.
Baca juga: Kepala Desa di Supiori Terjerat Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 434 Juta: Tersangka Main Sendiri
Ia mengaku selama menangani kasus PON XX ini ancaman melalui teks verbal silih berganti, namun tidak membuatnya gentar dan akan terus mengungkap kasus ini sampai ke akar-akarnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.