Respons Demonstran, Pj Bupati Mimika: Kondisi Pegawai Mimika Paling Tidak Sehat di Negara Ini

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, TIMIKA - Aliansi Pemuda Amungsa (APA) geruduk Kantor Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (18/11/2024).

Kedatangan Aliansi Pemuda Amungsa di Kantor Bupati Mimika menyuarakan penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 100 persen harus orang asli Papua khususnya Amungme Kamoro dan lima suku kekerabatan.

Di hadapan Aliansi Pemuda Amungsa, Pj Bupati Mimika, Valentinus Sumito mengatakan, proses CASN telah dilakukan dengan tes secara online.

Baca juga: BREAKING NEWS: Aliansi Pemuda Amungsa Geruduk Kantor Bupati Mimika Papua Tengah

"Banyak hal yang harus diperbaiki dalam penataan birokrasi pemerintah yang selama ini amburadul. Jangan pernah meragukan kebijakan yang saya lakukan untuk Mimika," ujar Valentinus.

Ia mengatakan, dirinya ada di Mimika tidak memihak kepada siapapun. Dirinya ada untuk semua masyarakat Mimika. 

"Berbicara tentang isu pemekaran kabupaten untuk siapa. Semua ini untuk kalian. Tujuannya jelas untuk memberikan kesempatan kepada orang asli Papua," ungkapnya.

Lanjut Valentinus, CASN sudah berjalan dan proses dilalui itu dilakukan secara nasional di seluruh Indonesia bukan di Papua saja.

Baca juga: Penjelasan Valentinus Sumito saat Temui Aliansi Pemuda Amungsa yang Demo di Kantor Bupati Mimika

"Pegawai di Mimika baik PNS, honor, kontrak ada 9 ribu lebih. Itu adalah kondisi pegawai yang paling tidak sehat di republik ini. Memaksakan kontrak orang, memaksakan kontrak keluarganya, memberikan honor itu tindakan tidak terpuji."

"Ini sekarang menjadi beban daerah. Kami harus membayar gaji tunjangan semua pegawai diatas sekitar Rp 3 triliun setahun. Baru bagaimana kita membangun kota ini," katanya.

Baca juga: Ini Tuntutan Aliansi Pemuda Amungsa Saat Geruduk Kantor Bupati Mimika

Ia menyebut, APBD Mimika tahun 2025 ditetapkan Rp 6,3 triliun. Jumlah itu setengah membayar gaji dan tunjangan pegawai sebanyak 9 ribu lebih orang.

"Birokrasi ini sementara ditata secara perlahan. Kalau semua mau diterima menjadi ASN mau ditempatkan di mana. Kebijakan daerah tidak lepas dari keputusan pemerintah pusat," paparnya.

Valentinus mengungkapkan, ada tenaga honor namanya terdaftar tetapi tidak bekerja di Mimika melainkan diluar Mimika.

Baca juga: Family Gathering Humas dan Protokol Pemkab Mimika: Media Ujung Tombak Pembangunan

"Saya sedang mendata keseluruhan. Orang-orang seperti ini harus diberhentikan. Ia menerima uang tapi tidak kerja."

"Ada pegawai bertugas di pedalaman ia tidak di sana bertugas tatapi malah berada di Timika. Kita akan cek untuk menertibkan semuanya ini," katanya.