Papua Selatan Tunda Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Begini Penyebabnya

TRIBUN-PAPUA.COm, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menunda sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Sedianya, peluncuran program Makan Bergizi Gratis digelar secara serentak di Tanah Air pada Senin (6/1/2025).

Pada tahap awal ini, di Papua Selatan, Badan Gizi Nasional (BGN) menyediakan satu dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). 

Dapur ini berlokasi di sekitar Komando Militer (Kodim) 1707/Merauke, Kabupaten Merauke, ibu kota Papua Selatan.

”Koordinasi dengan SPPG Merauke dan BGN (peluncuran) masih ditunda. Kodim sifatnya hanya membantu dalam koordinasi dan penyaluran. Dari pusat masih suruh tunda,” kata Komandan Kodim 17/07/Merauke Letnan Kolonel Johny Nofriady saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Senin.

Johny juga menuturkan masih menunggu koordinasi dari SPPG Merauke dan BGN. Dapur yang ada saat ini dirancang menjangkau 3.168 anak sekolah di tujuh sekolah di sekitar Kodim 17/07/Merauke. Angka ini mencakup anak dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis Prabowo di Papua Belum Terlaksana Pekan Ini, Kok Bisa?

Jika berdasarkan data Neraca Pendidikan Daerah 2023 di kemdikbud.go.id, di Papua Selatan terdapat sekitar 103.000 anak siswa SD hingga SMA.

”Saat ini, kan, baru satu dapur yang ada dan ini tentu belum mencukupi (anak sekolah di Papua Selatan). Tapi prinsipnya kami akan mendukung dalam koordinasi dan penyaluran,” ujarnya.

Belum mulai

Dalam peluncuran program yang mematok harga Rp 10.000 per porsi MBG ini, beberapa daerah belum memulai. Salah satunya adalah Provinsi Papua yang belum ikut serta dalam peluncuran serentak.

Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan masih berkoordinasi dengan BGN, khususnya berkaitan dengan kepastian anggaran.

”Anggarannya, kan, ini terpusat di BGN. Kami juga masih memastikan mekanismenya seperti apa karena menyesuaikan dengan kondisi di Papua yang pasti akan defisit,” ucap Ramses.

Menurut Ramses, perlu perhitungan matang untuk memastikan program menjangkau anak usia sekolah di Papua yang sekitar 200.000 orang. Apalagi di beberapa daerah di Papua, perlu penyesuaian untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi (AKG).

Ramses mencontohkan, saat uji coba di Kabupaten Jayapura, idealnya per porsi makan siang gratis sesuai AKG adalah sebesar Rp 30.000.

”Di daerah-daerah terjauh, seperti Mamberamo Raya dan Waropen, bisa jadi lebih di atas lagi, bisa Rp 40.000-Rp 50.000 (untuk porsi makan sesuai AKG),” ujarnya.

Pada 2025, pemerintah melalui BGN menargetkan total ada 19,47 juta orang penerima MBG.

Alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Rinciannya, sebesar Rp 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional, sementara sisanya Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen operasional.

Jurnalisme data harian Kompas menghitung rata-rata harga per porsi makanan dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Anggaran sebesar Rp 63,36 triliun dibagikan 5 hari dalam seminggu selama 52 minggu untuk 19,47 juta penerima. 

• Program Makan Gratis Perdana Untuk Anak Sekolah Merauke Ditunda 

Hasilnya, rata-rata harga per porsi yang didapat setiap penerima Rp 12.516.

Ada tiga skema pengolahan makan bergizi gratis yang disiapkan BGN.

Pertama, BGN menyiapkan dapurnya sendiri. Kedua, BGN bekerja sama dengan lembaga negara lain, misalnya dengan kodim, polres, dan pemerintah daerah, termasuk badan usaha milik negara (BUMN). Ketiga, BGN bekerja sama dengan swasta.

Di dapur yang dikelola BGN, kementerian/lembaga, dan swasta tersebut akan ada tiga aparatur sipil negara (ASN) yang ditempatkan di sana.

ASN ini berasal dari sarjana penggerak pembangunan.

 Satu menjadi kepala dapur, satu ahli gizi, dan satu lagi merupakan akuntan dan auditor yang memegang uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Kompas.id, 5/1/2025). (*)

Berita ini dioptimasi dari Kompas.id, silakan klik dan berlangganan.