Dana Otsus se-Tanah Papua Dipangkas, Pemerintah Daerah Diminta Berpikir Kreatif

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI - Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Velix Vernando Wanggai, mengakui adanya tantangan serius akibat efisiensi dana Otsus di Tanah Papua. 

Menurut Velix, postur anggaran di enam provinsi Papua saat ini mengalami penurunan signifikan.

Kondisi ini, alih-alih dilihat sebagai hambatan, justru harus dimanfaatkan Pemerintah Daerah sebagai momentum mendesak untuk mencari ide kreatif dan strategi fundamental guna mengamankan pendapatan daerah.

"Kita merasakan bahwa postur anggaran kita, terutama di enam provinsi, relatif berkurang, tapi ini sebuah tantangan bagi kita," kata Velix di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

Strategi utama yang didorong Velix adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif.

Ia menekankan perlunya intensifikasi sumber-sumber pajak yang selama ini mungkin belum maksimal digali.

Upaya ini menjadi krusial untuk menambal defisit anggaran Otsus sekaligus menciptakan kemandirian fiskal wilayah tersebut.

"Pertama adalah strategi optimalisasi pendapatan asli daerah. Sumber-sumber yang harus diintensifikasi, sumber-sumber pajak," ujar Velix.

Lebih lanjut, kemandirian fiskal juga harus ditopang oleh kekuatan ekonomi lokal.

Pengembangan sektor-sektor potensial, termasuk pariwisata dan pemanfaatan sumber daya alam seperti kehutanan dan perhutanan sosial, wajib dihidupkan. 

"Ekonomi-ekonomi lokal juga harus hidup, kemudian kemudahan perizinan, kemudian juga ekonomi, terutama sumber daya alam yang ada di sektor kehutanan, perhutanan sosial, dan lain-lain," kat Velix.

Pemerintah daerah juga harus proaktif menciptakan iklim investasi dengan memberikan kemudahan perizinan agar roda ekonomi lokal dapat berputar kencang.

Di sisi lain, dorongan terhadap sektor swasta menjadi penentu keberhasilan ekonomi Papua.

Baca juga: Serapan Dana Otsus Biak Numfor Baru Rp72 Miliar Dari Rp137 Miliar

"Terakhir adalah sektor swasta yang harus kita dorong untuk ada di Tanah Papua," ujar dia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk turut memperkuat pandangan ini, menegaskan bahwa sektor swasta dan birokrasi adalah dua mesin penggerak ekonomi utama.