Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI — Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Pleno Bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Rapat pleno ini menjadi momen penting dalam perjalanan awal dua lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Saat membuka rapat tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa rapat pleno kali ini merupakan langkah awal yang strategis untuk memperkokoh koordinasi dan mempercepat pelaksanaan mandat Otonomi Khusus Papua sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran Wakil Presiden beserta Ibu dan rombongan di Tanah Papua.

Baca juga: Ribka Haluk Minta Semua Pihak Satukan Langkah Percepat Pembangunan di Tanah Papua

Ia menegaskan bahwa kehadiran Wapres di tengah masyarakat Papua merupakan bentuk nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

“Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Papua di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu dan rombongan, melakukan kunjungan kerja."

"Sebagaimana tugas dan fungsi BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dibentuk dan dilantik oleh Bapak Presiden sebulan lalu, kini kita melaksanakan rapat pleno bersama sebagai langkah awal yang penting dalam menjalankan amanat besar ini,” ujar Ribka Haluk.

Ia menambahkan, rapat pleno kali ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kelembagaan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat Papua.

“Waktu ini sangat penting bagi kita semua. Secara saksama, kami berikan kehormatan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan arahan kepada kita semua."

"Setelah itu, kami dari Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan langkah-langkah strategis dalam mengawal percepatan Otonomi Khusus di Papua, sebelum dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dan masukan dari Ketua BP3OKP serta Ketua Komite Eksekutif dan para anggotanya,” tutur Ribka.

Wamendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan Otsus Papua dijalankan dengan transparan, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BP3OKP dan Komite Eksekutif, dua lembaga yang kini memiliki peran saling melengkapi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Sebelumnya saya sudah bertemu BP3OKP dan juga Komite Eksekutif Papua. Dua lembaga ini sifatnya saling melengkapi, saling sinergi, saling memperkuat. Ini adalah bentuk komitmen dan perhatian yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan di Papua,” ungkap Gibran.

Ia menegaskan, kehadiran dua lembaga ini tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus menghasilkan kerja nyata dan percepatan signifikan dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua.

“Sekarang sudah ada dua lembaga, maka saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat,” tegasnya.