Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

Wapres Gibran juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus bersifat berkelanjutan, tidak terputus oleh pergantian program atau kepemimpinan.

“Pembangunan di Papua tidak bisa hanya satu atau dua tahun. Semua kebijakan dan pengambilan keputusan harus berdasarkan data dan fakta di lapangan. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, dan kita harus memberikan perhatian khusus,” katanya.

Baca juga: Wapres Gibran Berharap Tak Ada Lagi Warga Papua Barat Berobat ke Luar Daerah

Menutup arahannya, Wapres Gibran mengajak seluruh pihak untuk memperkuat peran masyarakat lokal sebagai penggerak utama pembangunan Papua.

“Saya mohon agar peran masyarakat lokal diperkuat. local champion dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak muda Papua. Mereka harus berada di garis terdepan, agar masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap program-program yang ada,” tutup Wapres.

Rapat pleno ini diakhiri dengan sesi penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi Papua, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua ke depan.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai; serta para anggota Komite Eksekutif yaitu John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.

Selain itu, hadir pula para anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalaw (Papua Barat Daya).

Dari unsur sekretariat, hadir Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq dan Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir.

Sementara dari unsur internal Sekretariat Wakil Presiden, hadir Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

Pertemuan tersebut menjadi simbol komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat peran masyarakat adat, serta memastikan Otonomi Khusus Papua benar-benar memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi seluruh rakyat Papua. (*)