Ribka Haluk Buka Rapat BP3OKP di Manokwari, Gibran: Percepat Pembangunan Papua Dua Kali Lipat

TRIBUN-PAPUA.COM, MANOKWARI — Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ribka Haluk, mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dalam Rapat Pleno Bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Rapat pleno ini menjadi momen penting dalam perjalanan awal dua lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Saat membuka rapat tersebut, Wamendagri Ribka Haluk menyampaikan bahwa rapat pleno kali ini merupakan langkah awal yang strategis untuk memperkokoh koordinasi dan mempercepat pelaksanaan mandat Otonomi Khusus Papua sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas kehadiran Wakil Presiden beserta Ibu dan rombongan di Tanah Papua.

Baca juga: Ribka Haluk Minta Semua Pihak Satukan Langkah Percepat Pembangunan di Tanah Papua

Ia menegaskan bahwa kehadiran Wapres di tengah masyarakat Papua merupakan bentuk nyata perhatian dan komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

“Ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Papua di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Ibu dan rombongan, melakukan kunjungan kerja."

"Sebagaimana tugas dan fungsi BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang baru dibentuk dan dilantik oleh Bapak Presiden sebulan lalu, kini kita melaksanakan rapat pleno bersama sebagai langkah awal yang penting dalam menjalankan amanat besar ini,” ujar Ribka Haluk.

Ia menambahkan, rapat pleno kali ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas kelembagaan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat Papua.

“Waktu ini sangat penting bagi kita semua. Secara saksama, kami berikan kehormatan kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan arahan kepada kita semua."

"Setelah itu, kami dari Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan langkah-langkah strategis dalam mengawal percepatan Otonomi Khusus di Papua, sebelum dilanjutkan dengan penyampaian pandangan dan masukan dari Ketua BP3OKP serta Ketua Komite Eksekutif dan para anggotanya,” tutur Ribka.

Wamendagri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan Otsus Papua dijalankan dengan transparan, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BP3OKP dan Komite Eksekutif, dua lembaga yang kini memiliki peran saling melengkapi dalam pelaksanaan percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Sebelumnya saya sudah bertemu BP3OKP dan juga Komite Eksekutif Papua. Dua lembaga ini sifatnya saling melengkapi, saling sinergi, saling memperkuat. Ini adalah bentuk komitmen dan perhatian yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk mempercepat pembangunan di Papua,” ungkap Gibran.

Ia menegaskan, kehadiran dua lembaga ini tidak boleh berhenti pada tataran administratif, melainkan harus menghasilkan kerja nyata dan percepatan signifikan dalam pembangunan di seluruh wilayah Papua.

“Sekarang sudah ada dua lembaga, maka saya minta kecepatan, akselerasi pembangunan ini harus dua kali lipat,” tegasnya.

Wapres Gibran juga menekankan bahwa pembangunan di Papua harus bersifat berkelanjutan, tidak terputus oleh pergantian program atau kepemimpinan.

“Pembangunan di Papua tidak bisa hanya satu atau dua tahun. Semua kebijakan dan pengambilan keputusan harus berdasarkan data dan fakta di lapangan. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI, dan kita harus memberikan perhatian khusus,” katanya.

Baca juga: Wapres Gibran Berharap Tak Ada Lagi Warga Papua Barat Berobat ke Luar Daerah

Menutup arahannya, Wapres Gibran mengajak seluruh pihak untuk memperkuat peran masyarakat lokal sebagai penggerak utama pembangunan Papua.

“Saya mohon agar peran masyarakat lokal diperkuat. local champion dari tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anak-anak muda Papua. Mereka harus berada di garis terdepan, agar masyarakat memiliki rasa memiliki yang tinggi terhadap program-program yang ada,” tutup Wapres.

Rapat pleno ini diakhiri dengan sesi penyampaian rekomendasi dan usulan dari perwakilan enam provinsi Papua, yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas program percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua ke depan.

Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, antara lain Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai; serta para anggota Komite Eksekutif yaitu John Wempi Wetipo, Ignatius Yogo Triyono, Paulus Waterpauw, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Yanni, John Gluba Gebze, dan Juharson Estrella Sihasale.

Selain itu, hadir pula para anggota BP3OKP dari enam provinsi di Tanah Papua, yaitu Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Mayuan (Papua Pegunungan), dan Otto Ihalaw (Papua Barat Daya).

Dari unsur sekretariat, hadir Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Izharul Haq dan Kepala Sekretariat BP3OKP Papua Barat Moch. Abdul Kobir.

Sementara dari unsur internal Sekretariat Wakil Presiden, hadir Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wapres Achmad Aditya.

Pertemuan tersebut menjadi simbol komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat peran masyarakat adat, serta memastikan Otonomi Khusus Papua benar-benar memberikan kesejahteraan dan kemandirian bagi seluruh rakyat Papua. (*)