Wapres Gibran Berharap Tak Ada Lagi Warga Papua Barat Berobat ke Luar Daerah

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming memimpin rapat pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Gedung Keuangan Negara Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025). 

Dalam kesempatannya, Gibran berharap tidak ada lagi masyarakat Papua yang pergi berobat ke luar kota. 

Ia mendorong fasilitas dan tenaga kesehatan lengkap di Papua Barat, seperti di jayapura, Papua.

"Ini harapannya nanti ke depan warga Papua yang membutuhkan perhatian pasien-pasiennya tidak perlu diterbangkan lagi ke Makassar. Bisa ditangani semua di sini," kata Gibran. 

Wakil Presiden menceritakan, hasil pengecekannya di Jayapura, sudah banyak rumah sakit dengan fasilitas modern dan lengkap.

Baca juga: Komite Eksekutif Otsus Papua, Mensejahterakan Rakyat atau Hanya Menenangkan Elite Daerah?

Karena itu, Gibran berharap tidak lagi masyarakat setempat jauh-jauh berpergian untuk mendapat perawatan jika sakit.

"Bulan lalu saya sudah berkunjung ke rumah sakit yang ada di Jayapura, saya kira persiapannya sudah cukup baik."

"Alat-alatnya lengkap semua di situ, ada CT scan, MRI, head lab, mammography, digital panoramic, dokter spesialisnya sudah lengkap," ujarnya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah berencana membangun 24 rumah sakit tipe C di wilayah Papua.

Gibran pun menekankan sejumlah indikator yang harus diperhatikan demi mewujudkan program Papua Sehat.

"Umur harapan hidup, prevalensi stunting, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah peserta yang sudah dilayani oleh program cek kesehatan gratis. Ini nanti ke depan harus jadi perhatian kita semua," imbuh dia.

Selain sektor kesehatan, ia juga menyorot soal pendidikan di Papua yang juga harus diperhatikan.

"Papua produktif, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, inflasi, serapan belanja. Ini mohon jadi atensi Bapak-Ibu semua," ucap dia.

Baca juga: Ini Daftar Tim Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Simak Profilnya

Dalam rapat yang sama, ia ingin jajaran BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memiliki skala prioritas agar anggaran daerah yang ada bisa terasa manfaatnya di masyarakat.

"Jadi kalau anggarannya fokus, itu nanti ke depan pengawasannya juga bisa lebih mudah. Misalnya mungkin kita ambil salah satu saja, Papua Tengah. Kita keroyok ini nanti masalah pendidikan. Bisa kita intervensi bersama," kata Gibran.

"Kita keroyok dengan program MBG, revitalisasi sekolah, KIP, beasiswa, bus sekolah. Ini nanti jadi perhatian kita bersama," pungkasnya. (*)

Sumber: kompas.com