Dari Reses DPD RI di Papua Pegunungan, Arianto Kogoya Usul 7 Poin Kepada Kemensos

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marius Frisson Yewun

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Provinsi Papua Pegunungan pada akhir 2024 dan awal 2025, wakil rakyat itu berhasil menjaring aspirasi dari masyarakat di berbagai tempat.

Senator Arianto Kogoya, SE melalui siaran persnya yang diterima Tribun-Papua.com, Selasa, mengatakan tujuh poin itu sekaligus menjadi informasi usulan dan permintaan dari wilaya Papua Pegunungan kepada Menteri Sosial. 

Baca juga: Pemkab Nabire Kembalikan Dapur Makan Bergizi Gratis Ditangani Masing-Masing Sekolah

“Saya, Arianto Kogoya,SE, anggota Komite III DPR RI dari Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan beberapa informasi permintaan kepada saudara menteri sebagai berikut,” katanya.

Poin pertama adalah terkait penerapan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan anak sekolah. Program ini sebenarnya sudah dilaksanakan di Kabupaten Tolikara pada tahun 2014, sebelum Prabowo meluncurkan MBG secara nasional. Oleh Pemerintah Tolikara, program ini disebut 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) hanya saja perlu mendapakan dukungan dari pemerintah pusat lagi.

Baca juga: Berambisi Kalahkan Lagi Bali United, PSBS Biak Siap Tampil dengan Semangat Tinggi

“Program ini perlu dilakukan saudara menteri sosial, terutama kebutuhan paket ibu hamil, ibu menyusui dan bayi baru lahir seperti kain loyor untuk alas bayi, daster ibu hamil/menyusui, minyak telon, popok bayi dan kebutuhan lain yang melekat pada proses kelahiran,” katanya.

Sama halnya dengan program sarapan sehat anak sekolah (Sarasehan) yang secara nasional dikenal dengan MBG. Program ini sudah berlangsung sejak 2023 dan perlu mendapat dukungan lebih berupa paket seragam sekolah, seragam pramuka, olahraga, sepatu, topi dan alat tulis.

Baca juga: Apresiasi 100 Hari Kerja Bupati Biak, JMW Dorong Layanan Kesehatan dan Diakonia Duka bagi Masyarakat

Poin ke dua adalah mengharapkan dukungan kementerian sosial untuk pemberian 4 unit mobil double garden untuk mendukung program MBG di Papua Pegunungan.

Poin ke tiga yang disuarakan adalah terkait pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya, sebab kerusuhan Pilkada 2024, mendorong massa pendukung kepala daerah membakar sejumlah rumah.

Baca juga: Sambut Ramadhan, Astra Motor Manokwari Bagikan Takjil Gratis

“Mengingat banyaknya anak putus sekolah,anak-anak terlantar yang tidak ada orang tua, saya usulkan kepada saudara menteri untuk membangun rumah pembinaan sekaligus tempat belajar bagi anak-anak Papua Pegunungan,” katanya.

Maraknya masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan napza di masyarakat Papua Pegunungan, menjadi poin ke lima dalam upaya senator asal Papua Pegunungan itu, agar mendapat perhatian kementerian.

Baca juga: PSU Pilkada Gubernur Papua: Misi Kemenangan Benhur-Constant, Kesempatan Kedua Fakhiri-Aryoko

“Penanganan pengungsi dari Kabupaten Nduga Papua Pegunungan yang tersebar di Jayawijaya, Mimika masih terus berjalan. Saya minta saudara menteri memberikan perhatian khusus, sekaligus memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada pengungsi tersebut,” katanya pada poin ke enam.

Baca juga: BEM Uncen Bantah Marinus Yaung soal Pendidikan dan OPM: Diskriminatif bahkan Jarang Isi Mata Kuliah

Poin terakhir yang disuarakan adalah terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Ia mengusulkan pihak kementerian menyalurkan bantuan pada bulan Desember sehingga bantuan itu bisa digunakan oleh masyarakat dalam menyambut natal dan tahun baru.(*)