Tokoh Kesehatan Papua Soroti Persoalan RSUD Nabire: Jangan Pura-Pura Tidak Lihat Masalah

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, hak tenaga kesehatan (Nakes) yang mengabdi di RSUD tersebut belum terbayarkan.

Dampaknya, para Nakes di rumah sakit tersebut membuat aksi gember, dan bunyikan klakson kendaraan, di depan ruang Instalasi Farmasi BLUD RSUD Nabire yang tentu menganggu bagi pasien.

Baca juga: Ribuan Orang Menyerbu GPM yang Dilaksanakan Pemkab Nabire

Diketahui, selain membuat aksi, para Nakes juga mengeluarkan pernyataan sikap, yakni.

1. Keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kesehatan, yang hingga kini belum dipenuhi oleh manajemen BLU RSUD Nabire.

2. Penyerahan surat somasi dan aspirasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nabire sebagai bentuk protes resmi.

3. Menuntut transparansi dan kejelasan terkait pembayaran hak mereka yang tertunda.

Baca juga: Para Nakes Geber dan Bunyikan Klaskson Panjang di Depan RSUD Nabire, Tuntut Hak yang Belum Dibayar

Tuntutan ini pun menarik perhatian publik, hingga menjadi sorotan.

Menyikapi hal tersebut, Tokoh Kesehatan Papua, Aloysius Giyai angkat bicara. Mantan Direktur RSUD Dock II Jayapura ini mengatakan, alokasi anggaran dalam institusi pelayanan publik, seperti rumah sakit, adalah hal yang relatif, yang mana bisa berubah-ubah, serta tergantung pada kebutuhan yang ada, dan itu wajar.

Kemudian perlu adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan alokasi anggaran yang ada juga, harus dihitung dengan baik, agar dapat menjawab kebutuhan yang emergensi.

Baca juga: DLH Kabupaten Nabire Sulap Sampah Daun Jadi Pupuk Kompos

"Jadi sekarang kembali ke kebaikan semua orang yang melayani di situ, mulai dari pimpinan daerah, pimpinan rumah sakit, hingga pelayannya, dalam administrasi struktural maupun petugasnya, kalau mau menyepakati secara bersama, agar ada transparansi, maka saya yakin, tidak akan terjadi masalah," kata Aloysius kepada Tribun-Papua.com, Jumat, (28/3/2025).

Dia juga menjelaskan, dengan dana yang terbatas, perlu melibatkan semua pihak, yaitu eksekutif, maupun legislatif, agar dapat bekerja sama, dan masalah yang terjadi dapat ditangani lebih serius.

Baca juga: Bupati Mimika Johannes Rettob dan Emanuel Kemong Terbang ke Nabire, Besok Dilantik Gubernur Meki

Aloysius mencontohkan, saat dia masih menjadi Direktur di RSUD Dok II Jayapura pada 2024 yang saat itu, memiliki anggaran terbatas.

"Saat itu saya harus memutuskan agar dengan anggaran yang ada, kita harus lebih mengutamakan kebutuhan emergensi, serta kesejahteraan pegawai, dan akhirnya semua berjalan seimbang, tidak ada persoalan," jelasnya.

Baca juga: Lanal Nabire Siap Amankan Arus Mudik Laut Selama Bulan Ramadhan 2025

Dengan pengalamannya yang cukup lama di dunia kesehatan, Aloysius berharap agar, persoalan di RSUD Nabire, harus ada solusi.