Aktivis HAM Theo Hesegem Sebut Ribuan Warga Mengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Papua

Laporan wartawan Tribun-Papua.com, Amatus Huby 

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAWIJAYA - Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mencatat ribuan warga telah mengungsi akibat bentrokan antara TPNPB-OPM dan TNI/POLRI.

Hal ini disampaikan Direktur YKKMP Theo Hesegem dalam konferensi pers di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (16/4/2025).

Theo Hesegem mengatakan sejak Papua bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, eskalasi konflik bersenjata terus meningkat, terutama di wilayah pegunungan. 

Salah satu peristiwa besar terjadi pada 2 Desember 2018, ketika 17 pekerja jalan Trans Wamena-Nduga tewas dalam serangan TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Darakma yang dipimpin Egianus Kogoya. 

Konflik semakin memanas setelah penyanderaan pilot Susi Air, Capt Philip Marthens oleh kelompok yang sama.

Akhir tahun 2024, Dewan Gereja Papua mencatat lebih dari 70.000 jiwa mengungsi akibat kekerasan bersenjata. 

Para pengungsi berasal dari berbagai daerah konflik seperti Kabupaten Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, dan lainnya.

Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi sejak Januari 2025 antara lain serangan terhadap pos militer, perusakan rumah warga, serta bentrokan yang mengakibatkan korban jiwa dari berbagai pihak.

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua menyoroti dari 21 insiden besar yang terjadi, terdapat 40 korban, termasuk masyarakat sipil. 

Baca juga: UPDATE Korban KKB Papua: 16 Jenazah Pendulang Emas di Yahukimo Diserahkan ke Pihak Keluarga

Selain itu, pendropan pasukan militer oleh TNI ke Papua terus berlanjut sejak awal tahun.

"Situasi ini telah diketahui oleh masyarakat nasional dan internasional. Konflik bersenjata ini harus dihentikan demi keutuhan kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Korban utama dari rentetan konflik ini adalah masyarakat sipil," katanya.

Sebagai upaya resolusi konflik Rekomendasi, YKKMP mengajukan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak, antaralain:

1. Mendesak pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi wartawan dan jurnalis asing guna meliput kondisi hak asasi manusia di Papua.

Baca juga: Bentrok Berdarah di Puncak Jaya: 693 Warga Mengungsi di Kodim 1714/PJ

2. Meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk tim investigasi guna mengidentifikasi akar persoalan di Papua.

3. Mendorong pemerintah Indonesia agar membuka diri terhadap kunjungan Dewan HAM PBB ke Papua.

4. Menyerukan dialog damai antara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Pemerintah Indonesia sebagai langkah penyelesaian konflik.(*)