Gubernur Papua Pegunungan
Masih Tarik Ulur, Gubernur John Tabo Minta Pengembalian Dana Lahan Kantor Gubernur
“Selama dua tahun uang sudah dimakan, tapi pembangunan belum jalan. Ini uang negara, uang rakyat. Kalau masih tarik-menarik, saya minta uangnya dikemb
Penulis: Noel Iman Untung Wenda | Editor: Marius Frisson Yewun
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda
TRIBUN-PAPUA.COM,WAMENA – Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan bakal membawa ke ranah hukum pihak-pihak yang diduga telah menyalahgunakan dana pembebasan lahan untuk pembangunan Kantor Gubernur di kawasan Wouma, Wamena.
Pernyataan tegas ini disampaikan Gubernur Tabo saat meninjau langsung lokasi pembangunan di wilayah Wouma dan Walesi, Rabu (30/4/2025). Ia menyoroti lambannya progres pembangunan yang tidak sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan selama dua tahun terakhir.
Baca juga: Pemprov Papua Pegunungan Salurkan 100 Ton Beras Untuk Korban Banjir di Jayawijaya
“Saya sudah lapor kepada Menteri bahwa urusan tanah ini sudah beres, makanya orang sudah datang dan mulai bekerja,” ujar Tabo.
“Kalau masih terhambat, saya akan pindahkan ke tanah LIPI di Gunung Susu karena di sana sudah ada sertifikat milik pemerintah dan saya sudah bicara dengan Bupati. Mereka siap menghibahkan tanah itu kepada kami.” sambungnya.
Baca juga: Banjir Landa Ibu Kota Papua Pegunungan, Pemerintah Jayawijaya Buka Posko Penanggulangan Bencana
Tabo mengaku kecewa karena konflik kepemilikan dan tarik-menarik lahan masih terus terjadi, bahkan setelah dana pembayaran sudah dikucurkan. Ia menegaskan, jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka proses hukum akan ditempuh.
“Selama dua tahun uang sudah dimakan, tapi pembangunan belum jalan. Ini uang negara, uang rakyat. Kalau masih tarik-menarik, saya minta uangnya dikembalikan. Kalau tidak, siap-siap hadapi proses hukum. Ini bukan gertakan, saya akan buktikan,” tegasnya.
Baca juga: Ibu Kota Papua Pegunungan Darurat Banjir, Pendataan Korban Terkendala
Lebih lanjut Tabo mengatakan, sebagai alternatif telah meminta tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Kulagaima, Helagaima, dan Ibele untuk berkumpul dan membicarakan persoalan lahan secara menyeluruh.
“Kita tidak bisa terus-menerus terhambat oleh kepentingan pribadi. Kalau di sini masih tarik-menarik, saya minta kantor gubernur digeser ke lokasi lain,” pungkasnya, (*).
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.