Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wouma Terkatung-katung: Ego Lokal vs Ambisi Provinsi

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Masyarakat Wouma di Kabupaten Jayawijaya tetap menolak pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di wilayah mereka.

Tokoh pemuda setempat, Kaitanus Ikinia, menyatakan kelompoknya bersama warga adat, perempuan, dan anak-anak konsisten menolak selama lebih dari tiga tahun dan akan terus melakukannya.

Ia menilai kunjungan gubernur dan pertemuannya dengan pihak pendukung pembangunan sebagai tindakan sepihak.

"Sejak tiga tahun lalu kami pihak kontra yang selama ini melakukan penolakan kantor gubernur itu. Kami masih ada," ujar Ikinia  di Wouma, Kamis (1/5/2025).

Ikinia membantah pernyataan Paul Matuan, seorang pendukung pembangunan, yang menyebutkan masalah lahan di Wouma sudah selesai.

Menurut Ikinia, lahan tersebut masih bermasalah karena kelompok penolak masih ada.

Baca juga: Papua Pegunungan Belum Punya Kantor Pusat Pemerintahan, Gubernur Jhon Tabo Bilang Begini

"Pak Paul Matuan yang kami ikuti mengatakan bahwa di Wouma sudah tidak ada masalah, maka di sini kami mau tegaskan bahwa lahan di Wouma itu masih bermasalah," tegasnya.

Ia juga menolak klaim hak ulayat oleh Matuan dan menegaskan bahwa tanah di Wouma dimiliki oleh delapan suku dengan batas yang jelas dan struktur adat yang sah.

"Pak Paul beliau sampaikan masalah sudah clear dan lain-lain, itu tidak benar," katanya.

Inikina menegaskan lahan yang ada di Wouma  itu dimiliki oleh delapan klan suku dengan wilayah dan batas yang jelas, serta struktur adat lengkap.

Sebelumnya, Gubernur Papua Pegunungan meninjau dua lokasi potensial untuk KIPP, termasuk Wouma. 

Pemerintah provinsi telah menyiapkan 136 hektare lahan untuk proyek ini.

Paul Matuan sendiri mendesak agar pembangunan segera dimulai dan menyatakan kekecewaannya atas kurangnya kemajuan dari dua penjabat gubernur sebelumnya.

Ia mengeklaim dukungan masyarakat Wouma yang pro-pembangunan.

“Kami kecewa karena sudah dua penjabat gubernur sebelumnya, tapi belum ada progres nyata. Padahal kami siap mendukung, bukan menghalangi,” katanya,” ujar Paul Matuan, Koordinator Tim Pembangunan Wilayah Wouma.

“Kami tidak mau sekadar janji. Kami mau bukti,” tandasnya.

Baca juga: Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo: Kami Anak Kampung, Tak Pernah Bermimpi Bisa Sampai Istana

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengancam akan menindak secara hukum pihak-pihak yang menerima dana untuk lahan pembangunan jika status tanah di Wouma dan Walesi tidak jelas.

Ia menyatakan pembayaran sudah dilakukan, namun kejelasan penggunaan lahan belum ada akibat tarik-menarik antar warga terkait kepemilikan ulayat.

Jika masalah ini berlanjut, gubernur mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi pembangunan kantor gubernur ke arah Gunung Susu.

“Kami kecewa karena sudah dua penjabat gubernur sebelumnya, tapi belum ada progres nyata. Padahal kami siap mendukung, bukan menghalangi,” katanya.

Ia pun berharap dibawah kepemimpinan Gubernur John Tabo, pembangunan KIPP bisa benar-benar dimulai dalam waktu dekat. (*)