Solidaritas Pemuda Papua Selatan Minta Jabatan Sekda Provinsi Harus dari Kabupaten Mappi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan menjadi isu hangat akhir-akhir ini.

Beberapa waktu lalu, Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) menyuarakan agar kursi Sekda PPS harus diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).

Kini aspirasi yang sama disampaikan Solidaritas Pemuda dan Masyarakat Papua Selatan.

Mereka menuntut agar jabatan Sekda PPS harus berasal dari Kabupaten Mappi. 

Nikodemus Esebius Wedua, selaku ketua, organisasi tersebut mendesak agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Selatan diberikan kepada putra asli Papua Selatan, khususnya dari Kabupaten Mappi.

Baca juga: Korupsi Dana Gereja Katolik di Merauke Papua Selatan, Jaksa Tahan 3 Tersangka: Ini Sosoknya

Pernyataan ini disampaikan bersama perwakilan pemuda dari Empat kabupaten di Papua Selatan, yakni Merauke, Asmat, Boven Digoel, dan Mappi. 

Mereka juga berharap kepada panitia seleksi agar tidak menyamakan Papua Selatan dengan daerah lainnya, sebab Papua Selatan sendiri merupakan provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Kami minta agar panitia seleksi tidak menyamakan kami dengan provinsi lain yang sudah lama dimekarkan seperti Papua dan Papua Barat. Terutama saat ini kami masih provinsi daerah otonomi baru," ujar Nikodemus kepada wartawan di Merauke, Kamis (1/5/2025).

Solidaritas ini mendesak agar calon Sekda merupakan putra asli Papua Selatan, dengan alasan representasi adil dari seluruh kabupaten. 

Diketahui, jabatan strategis di pemerintahan tingkat provinsi saat ini telah diduduki dari Tiga kabupaten, diantaranya jabatan gubernur berasal dari Kabupaten Asmat, wakil gubernur dari Merauke, dan ketua MRP dari Boven Digoel.

"Contohnya sekarang gubernur berasal dari Asmat, Ketua MRP sudah dari Kabupaten Boven Digoel, Wakil gubernur sudah dari Kabupaten Merauke. Untuk kursi Sekda, kami harapkan gubernur bisa mempertimbangkan asas keadilan di atas Provinsi Papua Selatan, harus orang Mappi, dari Kabupaten Mappi," pinta Nikodemus. 

Baca juga: Dana Transfer Pusat untuk Papua Selatan Lebih Rp 1 Triliun, Terpangkas 150 Miliar: Kok Bisa?

Pernyataan ini juga menyentil konteks besar Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II yang menurut mereka merupakan bagian dari kompromi politik atas aspirasi kemerdekaan masyarakat Papua.

Nikodemus mendesak, Provinsi Papua Selatan harus dipimpin oleh orang asli dari Papua Selatan. 

"Biarkan kami memimpin diri kami sendiri di negeri kami sendiri," ujarnya sembari berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian dalam proses persiapan dan seleksi Sekda Provinsi Papua Selatan yang sedang berlangsung. (*)