Mahasiswa Jayawijaya Desak TNI Segera Tinggalkan Distrik Walaik dan Welesi

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Magai

TRIBUNPAPUA.COM, JAYAPURA - Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Wilayah Welesi, Walaik, Napua, dan Pelebaga (IPM-WEWANAP) di Jayapura menyatakan sikap tegas menolak keberadaan aparat TNI di Distrik Walaik, dan Welesi Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Beltus Yelipele, Koordinator Bidang Hukum dan HAM IPM-WEWANAP di Jayapura kepada Tribun-Papua.com Senin (19/5/2025). 

Baca juga: Wali Kota Jayapura Menemukan Sejumlah Warga PNG Masuk Skouw Sae Secara Ilegal

Menurut Beltus, sejak sekitar satu minggu lalu, pasukan TNI telah berada di wilayah Distrik Walaik, tepatnya di Kampung Walekama dan beberapa kampung lainnya. 

Keberadaan aparat ini, katanya, tidak diketahui oleh kepala distrik maupun elemen masyarakat setempat, dan telah menimbulkan keresahan serta mengganggu kenyamanan warga.

Baca juga: Oknum Polisi Ini Jual Amunisi ke KKB, Menyerahkan Diri ke Polda Papua

“Masyarakat menyampaikan bahwa keberadaan TNI di sana sangat mengganggu kenyamanan serta membatasi kebebasan warga dalam menjalankan aktivitas seperti berkebun,” ujar Beltus.

Ia menambahkan bahwa situasi ini merupakan bagian dari pola yang berulang dalam pendekatan keamanan di Papua, yang kerap kali mengabaikan partisipasi masyarakat dan berujung pada pelanggaran HAM.

Baca juga: Persipura Jayapura Menyongsong Musim Baru, Benhur Tomi Mano: Libatkan Ricardo dan Boaz Solossa

Menyikapi dinamika yang sedang terjadi, IPM-WEWANAP mengeluarkan enam poin pernyataan sikap yaitu:

1. Dengan tegas, IPM-WEWANAP meminta satuan TNI yang berada di Distrik Walaik untuk segera meninggalkan wilayah tersebut karena telah mengganggu kenyamanan dan kebebasan masyarakat dalam beraktivitas.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Minta PSU Boven Digoel Tidak Boleh Terulang Lagi

2. IPM-WEWANAP meminta kepada kepala distrik, kepala kampung, kepala suku, dan para intelektual untuk tidak memberikan izin atas pembangunan pos militer oleh TNI/Polri di wilayah Welesi, Walaik, Napua, dan Pelebaga (WEWANAP) dengan alasan apa pun.

3. IPM-WEWANAP mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya dan DPR Papua Pegunungan, khususnya komisi terkait, untuk segera membentuk tim investigasi guna menyelidiki keberadaan dan aktivitas TNI di Distrik Walaik dan sekitarnya.

Baca juga: Partisipasi PSU Papua Akan Turun Akibat Perekonomian Lemah, Kesempatan Untuk Jual Beli Suara

4. IPM-WEWANAP dengan tegas menolak segala bentuk operasi militer di wilayah Welesi, Walaik, Napua, dan Pelebaga, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

5. IPM-WEWANAP meminta pemerintah daerah (Bupati dan Wakil Bupati) serta pemerintah provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) untuk memperketat dan memperjelas regulasi pengamanan wilayah.

Baca juga: Pelni Jayapura Ajak Calon Penumpang Pesan Tiket Lewat Pelni Mobile

6. IPM-WEWANAP juga menolak segala bentuk pembangunan kamp (tenda) maupun pos-pos militer di wilayah WEWANAP. (*)