Pegawai DLH Mimika Diduga Main Proyek, Kontraktor OAP Minta Penjelasan

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marselinus Labu Lela

TRIBUN-PAPUA.COM, MIMIKA - Sekelompok kontraktor atau penguasa asli orang Papua mendatangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika di Jalan Poros SP 5 Mimika, Jumat (23/5/2025).

Kedatangan warga ini atas dugaan terjadi beberapa hal di DLH yang tidak bisa di tolerir diduga ada keterlibatan pegawai yang memegang proyek.

Keterlibatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga kuat mengelola proyek yang ada di DLH sehingga banyak kontraktor Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mendapatkan haknya.

“Kami juga menduga adanya monopoli proyek yang dapat dilihat dari jangkauan lokasi hang diberikan kepada beberapa kontraktor di Mimika. Ada beberapa kontraktor mengerjakan proyek seperti pembersihan jalan dan babat rumpun 2 sampai 3 kilometer,” ungkap salah satu kontaktor, Lorens Poterpau.

Baca juga: Aksi Massa di Jayapura, Mahasiswa Tolak Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan di Tanah Papua

Ia mengatakan, perlu adanya evaluasi dari DLH dan juga pemerintah daerah Kabupaten Mimika.

“Kami tidak dapat proyek tidak apa-apa tetapi kami minta kepala daerah memeriksa kejanggalan yang ada di DLH Mimika,” ujarnya.

Kontraktor lain, Andreas Lemauk berpesan kepada Kepala DLH bahwa, kontraktor Papua sampai hari ini tidak diperhatikan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 17 Tahun 2017 soal penunjukan langsung kontraktor OAP.

“Kami merasa selama ini tidak dilibatkan bahkan sampai hari ini ada perjanjian yang tidak disepakati tidak ditepati. Sebagai kepala dinas harusnya membuat suatu komitmen betul kepada masyarakat apalagi pelaku usaha OAP,” ungkapnya.

Ia menyebut, pertemuan dengan kepala dinas sudah digelar beberapa hari lalu dan hari ini pihaknya datang menagih janji.

“Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak jika kepala dinas tidak menemui dan memberikan penjelasan,” ucapnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Sindikat Curanmor di Mimika, 4 Tersangka Ditangkap: Berikut Sosoknya

Sementara Tokoh Masyarakat Kamoro, Marianus Maknaipeku menyampaikan, kejadian ini sangat disayangkan dan perlu adanya tindakan dilakukan pemerintah.

“Jangan anggap sepele karena disini saya lihat banyak ibu-ibu OAP yang datang menagih janji,” ungkapnya.

Ia meminta agar pimpinan daerah segera turun tangan dan melakukan peninjauan soal keterlibatan kontraktor asli Papua. 
“Jangan ada cawe-cawean di DLH sehingga tidak merugikan masyarakat asli,” pungkasnya. (*)