Sembilan Anggota DPR Papua Selatan Jalur Afirmasi Dilantik, Berikut Nama Dewan OAP

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Yulianus Bwariat 

TRIBUN-PAPUA.COM, MERAUKE - Ssembilan anggota DPR Papua Selatan jalur afirmasi resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa yang digelar di Merauke, Rabu (4/6/2025).

Pelantikan ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan afirmasi politik bagi Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Kebijakan ini juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi anggota dewan dari jalur afirmasi.

Baca juga: Ini Tiga Calon Sekda Papua Selatan Meraih Nilai Tertinggi: Siap Lanjut Tes Selanjutnya 

Ketua DPR Papua Selatan, Heribertus Silubun, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran sembilan anggota dewan dari jalur afirmasi merupakan wujud nyata dari keadilan politik di Tanah Papua.

“Ini adalah bentuk nyata afirmasi politik. Kita memberikan ruang khusus bagi pemilik tanah ini untuk ikut serta dalam menentukan arah pembangunan daerah. Inilah esensi dari keadilan politik di Tanah Papua,” ujar Silubun.

Ia juga berharap para anggota yang baru dilantik dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi legislatif dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut daftar sembilan anggota DPR Papua Selatan jalur afirmasi yang telah dilantik:

1. Natalia Karlo

2. Victoria Diana Gyepse

3. Mateus Sena Kawen

4. Dr. Andrus Alosius Jopeng, M.Pd.

5. Elizabeth H. Hare

Baca juga: Empat Dari 12 Calon Sekda Papua Selatan Ini Dinyatakan Tidak Lulus Administrasi

6. Yosep Alvin Gyepse, S.I.P.

7. Supia Rusiana Kuangtak Gai

8. Subianus Sabianus Ailo Jukyo

9. Antonius Pakawa

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari peningkatan representasi OAP dalam pengambilan kebijakan serta penguatan peran masyarakat adat dalam pembangunan di Provinsi Papua Selatan. (*)