Unicef: Program Pendidikan Gratis oleh Gubernur Meki Nawipa di Papua Tengah Sangat Positif

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Guna meningkatkan sektor pendidikan, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, telah mencanangkan program sekolah gratis di provinsi baru dimekarkan ini.

Tujuan daripada program ini untuk memperkuat identitas, mengangkat martabat, serta membentuk generasi pemimpin masa depan yang berkarakter, dan mampu bersaing secara global. 

Melihat program positif tersebut, Perwakilan Unicef Papua Tengah, Pria Santri Beringin yang juga sebagai, Education Specialist Unicef mengatakan, kalau dilihat dari aspek ideologi, yang namanya bantuan untuk meringankan biaya pendidikan orang tua, yang diambil alih oleh negara, itu sangat baik.

Bahkan hampir seluruh negara yang menganut sistem liberal sekalipun, yang namanya layanan pendidikan, dan kesehatan itu seringkali dikelola oleh negara.

Baca juga: Warga Walelagama Jayawijaya Trauma Usai Kontak Tembak, TNI-Polri Diminta Tidak Memasuki Permukiman

"Contohnya, di negara-negara maju, ya kalau kita naik bus, itu pasti mendapatkan potongan, atau misalnya di Rumah Sakit juga demikian, seperti ada BPJS sekarang, jadi nggak bayar. Nah ini mau ke pendidikan, bagaimana sekolah bebas biaya, untuk itu semuanya sangat baik," kata Pria kepada Tribun-Papuatengah.com, di Nabire, Kamis, (12/6/2025).

Namun dalam pelaksanaan program tersebut, menurut Pria, perlu ada prinsip kehati-hatian.

Untuk itu dia menyarankan, agar dalam pelaksanaan program tersebut, perlu dilakukan dengan berbasis data data, yang didorong ke pusat data, dan informasi Kemendikbud untuk dibuat dalam bentuk dasbor, yang akan menjadi pusat data.

Artinya dengan begitu, lanjit Pria, program tersebut tidak hanya mendata soal jumlahnya, akan tetapi akan mengetahui secara rinci, berapa banyak anak, serta ada dimana, dan kenapa belum mengakses sekolah.

"Disitu kita akan tau kenapa, mungkin karena jauh tinggalnya, atau bisa jadi nggak punya biaya buat ke sekolah, atau juga, bapaknya tidak punya kerja maupun lain sebagainya," jelasnya.

Baca juga: Meki Nawipa: Pendidikan di Papua Tengah Harus Maju dan Berdaya Saing

Kemudian, dengan adanya pusat data juga, maka akan lebih mudah untuk didorong dengan kewenangan Gubernur.

"Bagaimana perannya, dan apa nama instrumen legalnya, atau hukumnya apa, ya bisa dengan peraturan Gubernur atau peraturan daerah," katanya.

Berkaitan dengan program tersebut juga, menurut Pria, Unicef sudah mencoba asistensinya  pada semua tempat di Indonesia.

"Dari hasil itu, maka yang bergerak nanti teman-teman provinsi dan kabupaten itu tersendiri. Jadi bagi saya program ini sangat baik, tapi yang perlu diperhatikan adalah, bagaimana caranya, sehingga ini tidak menjadi bumerang bagi kepala daerah, atau menjadi senjata dalam evaluasi kebijakan politik nantinya," pungkasnya. (*)