Kemendukbangga Internalisasi PJPK Dengan 6 Pemerintah Provinsi di Papua

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN lakukan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025 – 2029 dengan 6 Pemerintah Provinsi di Papua.

Kegiatan yang dirangkai dengan rencana aksi ke dalam Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah Regional VII itu, berlangsung di Hotel Horison Ultima Entrop pada, Jumat (13/06/2025).

Baca juga: Gereja GKII Getsemani Nabire Diresmikan, Gubernur Nawipa: Bersatu dalam Tuhan Membangun Papua Tengah

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Ukik Kusuma Kurniawan menjelaskan bahwa pertemuan ini untuk memfinalkan PJPK dalam rangka mengimplementasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam perencanaan pembangunan di daerah.

“Kehadiran kita menjadi bukti komitmen bersama untuk memastikan arah kebijakan program kependudukan ke depan, benar-benar inklusif atau mencakup seluruh kalangan berbasis data serta mampu menjawab tantangan baik jangka menengah maupun panjang,” katanya.

Baca juga: Kisah Meki Nawipa: Hanya dengan Tuhan Yesus, Saya Selesaikan Sekolah Pilot dan Jadi Gubernur

Ia mengatakan untuk mewujudkan visi Indonesia emas, diperlukan upaya yang sistematis dan terstruktur dari seluruh pihak. Kemendukbangga ikut dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul serta membangun keluarga berkualitas.

Ukik Kusuma Kurniawan mengatakan tantangan yang perlu direspon bersama antara lain ketimpangan dalam pembangunan atau disparitas antar wilayah dan urbanisasi yang tanpa perencanaan, kesenjangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk akses keluarga berencana dan layanan kesehatan reproduksi.

Baca juga: Dalam Sepekan Lantamal Jayapura Amankan 6 Warga Papua Nugini Terkait Penyelundupan BBM

“Tantangan ke tiga adalah masalah balita stunting, KDRT dan disintegrasi keluarga serta masih tingginya angka putus sekolah dan angka pengangguran di usia muda,” ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menekankan bahwa kependudukan bukan milik satu organisasi dinas atau kementerian tapi menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada.

Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan dampak lanjutan. Misalnya masalah stunting pada anak usia 0 - 5 tahun jika tidak ditangani sekarang maka akan mejadi beban pemerintah pada 20 atau 30 tahun mendatang.

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Curanmor Asal Kemtuk Gresi yang Kabur Saat Alasan Tes Motor

Masalah lain yang perlu dipikirkan adalah terkait program keluarga berencana yang oleh masyarakat Papua dinilai tidak sesuai kearifan local. Sebab masyarakat menginginkan anak banyak, sedangkan keinginan pemerintah berlawanan.

“Kita tidak bisa paksakan dia harus dua anak. Ada yang bilang anak banyak itu anugerah, tetapikan dari satu sisi dia butuh asupan gizi. Anak 2 dengan anak 8, dengan pendapatan yang standar, itukan akan menjadi beban. Bisa mengakibatkan stunting, atau penyakit lainnya. Sehingga harapan kita keluarga berencana itu sangat baik, untuk kualitas SDM,” katanya. (*)