Netizen Ribut, Wali Kota Jayapura Menjawab: Begini Kata Abisai Rollo soal Pernyataan Viral di Medsos

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menanggapi viralnya video berisi potongan pernyataannya yang dianggap menyinggung kelompok masyarakat di Papua.

Sebelumnya, Abisai Rollo dalam statemennya, melarang aksi demonstrasi dan pemalangan di ibu kota Provinsi Papua yang kerap mengganggu ketertiban umum.

Pernyataan itu disampaikan Abisai Rollo saat memaparkan capaian 100 hari kerja di Aula Sian Sor, Kantor Wali Kota Jayapura pada Senin (16/6/2025).

Belakangan, pernyataan Wali Kota Jayapura itu dianggap provokatif dan diskriminatif, hingga mendapat respons dari berbagai kalangan.

"Saya tidak bermaksud mengusir orang gunung di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo di sela turun kampung ke Kayu Pulo, Rabu (18/6/2025) petang.

Baca juga: VIRAL Wali Kota Jayapura Sebut Demo Kerap Dilakukan Orang Gunung, Yunus Wonda Bereaksi Keras

"Tetapi kalau yang demo itu orang gunung, maka yang demo itu akan dipulangkan. Atau orang mana pun. Itu yang dipotong pihak yang tidak suka, mungkin, seakan-akan mengusir orang gunung dari Kota Jayapura. Tidaklah!."

Sebagai Ondoafi atau kepala suku, Abisai Rollo mengakui bahkan memberikan lahan untuk tempat tinggal di wilayah Skouw, Distrik Muara Tami.

Masyarakat pegununungan bahkan sudah beberapa generasi bermukim di wilayah adat yang dipimpin Abisai Rollo.

"Mereka juga yang pilih saya, enggak mungkinlah teganya saya mengusir mereka. Jadi, ini ada orang yang tidak suka dan menggunakan kalimat sepotong itu, seolah-olah saya mau mengusir orang gunung. Tidak seperti itu. yang saya maksud itu adalah orang yang demo."

Sementara itu, Abisai Rollo berharap apabila ada yang ingin menyampaikan aspirasi terkait berbagai hal di Kota Jayapura, agar tidak dilakukan di jalan.

Baca juga: Wamendagri Ribka Haluk Tegur Wali Kota Jayapura: Kepala Daerah Harus Jadi Perekat, Bukan Pemecah!

Namun, disampaikan secara bijak lewat audiensi dengan pemerintah, sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

"Itu tujuannya," kata Mantan Ketua DPR Kota Jayapura, tiga periode.

Sementara itu, perwakilan tokoh intelektual pemuda Lapago dan Mepago, Herry Asso berharap Wali Kota Jayapura menggelar konferennsi pers untuk meluruskan isu ini agar tidak melebar.

Asso juga meminta Wali Kota menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat dari wilayah pegunungan Papua yang tinggal di Bumi Port Numbay.

“Bersama para orang tua, tokoh gereja, tokoh adat, dan semua aktivis yang ada, untuk kembali memberikan pemahaman sesungguhnya arah pembicaraan tak seperti yang dipikirkan banyak orang,” kata Herry, usai menjumpai Abisai Rollo di Kampung Kayu Pulo, Rabu malam.

Wamendagri tegur Wali Kota Jayapura

Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, memberikan teguran keras kepada Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyusul pernyataannya yang dianggap provokatif beredar di media sosial.

Sebagai pembina gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Ribka Haluk menjelaskan bahwa salah satu tugas kepala daerah ialah membina masyarakat di wilayahnya tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antargolongan.

“Tugas sebagai wali kota maupun wakil wali kota ialah bagaimana menjaga kedamaian dan ketertiban masyarakat, memastikan pelaksanaan pembangunan, hingga manajamen Aparatur Sipil Negara (ASN)."

"Harus menjadi seorang leader (pemimpin) yang bisa membangun daerah melalui sumber daya manusia maupun infrastruktur,” ujar Ribka Haluk dalam rilis pers diterima Tribun-Papua.com, Kamis (19/6/2025).

Baca juga: LBH Papua Kecam Pernyataan Wali Kota Jayapura, ABR Dianggap Anti Demokrasi dan Diskriminatif 

Ribka Haluk berharap tidak ada lagi pernyataan yang memprovokasi hingga menciptakan konflik dan memecah belah masyarakat.

Hal ini berlaku bukan hanya bagi Wali Kota Jayapura, melainkan semua kepala daerah, terutama di Tanah Papua, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.

“Jangan lagi buat statement yang bersifat provokatif. Tugas kepala daerah ialah membangun daerahnya, agar masyarakat dapat hidup tenang dan melakukan aktivitasnya setiap hari,” jelasnya.

“Kepada Wali Kota Jayapura, ini warning terakhir. Tidak boleh lagi melakukan dua hal itu, yakni membuat pernyataan provokatif dan mengusir warga,” tegas mantan Pj Gubernur Papua Tengah. (*)