PSU Pilkada Papua, Bawaslu Tegaskan ASN, TNI, dan Polri Harus Netral

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Taniya Sembiring

TRIBUN PAPUA.COM, JAYAPURA - Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua akan digelar pada 6 Agustus 2025.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menegaskan agar ASN, TNI dan Polri netral dalam perhelatan demokrasi lima tahunan ini.

Komisioner Bawaslu Papua, Amandus Situmorang menyatakan, keberpihakan aparat negara kepada salah satu pasangan calon sangat dilarang dan dapat berujung saksi pidana.

Baca juga: PSU Pilkada Gubernur Papua, Bawaslu Awasi Ketat Pergeseran Logistik di Supiori

"Ini pelanggaran fatal, tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon, saya tegaskan tidak boleh, karena akan ada saksi yang didapatkan," ujarnya di sela sosialisasi kepada ASN, TNI dan Polsi di Kota Jayapura, Kamis (26/6/2025). 

Sosialisasi ini menjadi momentum memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadapi potensi pelanggaran selama proses pemilu. 

Bawaslu berharap hasil kegiatan ini dapat diteruskan ketingkat bawah agar pengawasan berjalan menyeluruh.

Dalam konteks penegakan hukum, Amandus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136 tahun 2024 yang menegaskan bahwa anggota TNI/Polri yang terbukti terlibat dalam politik praktis dapat dipidana.

"Disini juga saya tegaskan tidak boleh ikut berkampanye, karena ini juga masuk dalam potensi pelanggaran Netralitas," tegasnya. 

Baca juga: Benhur Tomi Mano-Constant Karma Perkuat Silaturahmi Dengan Insan Pers Jayapura

PSU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil Pilkada sebelumnya, dan diharapkan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang bersih dan profesional di Tanah Papua. 

"Kami mengharapkan kepada semua yang hadir untuk bersama-sama mewujudkan PSU yang berkeadilan dan bermartabat," ucapnya. (*)