Info Intan Jaya
Politisi Partai PSI Ini Desak Pemkab Intan Jaya Selesaikan Pemetaan Batas Wilayah
Yustinus sangat prihatin dengan hal tersebut. Untuk itu perlu segera dilakukan penetapan batas wilayah yang legal, dan komprehensif.
Penulis: Calvin Louis Erari | Editor: Paul Manahara Tambunan
Laporan Wartawan Tribun-Papiatengah.com, Calvin Louis Erari
TRIBUN-PAPUATENGAH.COM, NABIRE - Diduga sampai hari ini Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah belum punya batas wilayah yang jelas.
Menyikapi kondisi tersebut, anggota DPR Kabupaten Intan Jaya, Yustinus Wandagau angkat bicara.
Yustinus sangat prihatin dengan hal tersebut. Untuk itu perlu segera dilakukan penetapan batas wilayah yang legal, dan komprehensif.
"Kenapa, karena kabupaten tetangga seperti Puncak, Timika, Paniai, dan Waropen sudah mulai menata wilayahnya. Jadi, kita di intan Jaya juga harus cepat," Yustinus, dalam pesan suara yang disampaikan kepada Tribun-Papuatengah.com, Jumat (27/6/2025).
Kemudian juga harus segera dikeluarkan juga Peraturan Daerah (Perda) terkait letak geografis wilayah.
Baca juga: Warga Intan Jaya Kerap Jadi Korban Penembakan, Legislator Desak Pemerintah Tarik Pasukan Non-organik
"Supaya untuk menghindari potensi konflik batas dengan kabupaten tetangga," katanya.
Menurut Yustinus, lambatnya penetapan batas wilayah ini juga karena, lemahnya pengelolaan wilayah sejak masa kepemimpinan bupati pertama.
"Akibatnya, banyak masyarakat di daerah perbatasan hidup tanpa kejelasan administratif, dan merasa diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Intan Jaya," ujarnya.
Kemudian, politisi Partai PSI ini juga mendesak, Pemkab Intan Jaya, harus duduk duduk bersama dengan, pihak DPR dan dinas-dinas teknis.
"Supaya kita bisa segera menyusun peta wilayah yang sah dan ditetapkan lewat Perda, karena ini menyangkut martabat daerah dan hak masyarakat kita," jelasnya.
Dia mengaku khawatir apabila batas wilayah tidak dilakukan secepatnya.
"Kalau ini terus dibiarkan, kita bisa kehilangan wilayah dan rakyat kita akan dirugikan," tandasnya.
Selain itu Yustinus juga menyoroti minimnya pelibatan DPRK dalam program pembangunan 100 hari kerja pemerintahan saat ini.
Kemudian, banyak kegiatan yang dijalankan tanpa koordinasi atau pelibatan legislatif.
Baca juga: Praktek Calo Tiket Pesawat Subsidi di Intan Jaya, Legislator Ini Temui Pihak UPBU Bilogai
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.