pemkab yalimo
Masyarakat Benawa di Yalimo Tolak CDOB Kabupaten dan Minta Pemekaran Distrik
Dalam kesempatan itu, kami minta kepada bupati untuk mekarkan distrik, bukan mekarkan DOB kabupaten," katanya.
Penulis: Marius Frisson Yewun | Editor: Marius Frisson Yewun
Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Marius Frison Yewun
TRIBUN-PAPUA.COM, YALIMO - Masyarakat Distrik Benawa, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan secara tegas menolak isu pemekara Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) kabupaten di wilayah itu. Mereka menghendaki pemekaran Distrik Gilika, Naira dan beberapa wilayah lainnya.
Tokoh Intelektual Benawa, Gerson Meke melalui siaran persnya kepada Tribun-Papua.com, Selasa, (1/7/2025), mengatakan kerinduan masyarakat ini sudah disampaikan kepada bupati dalam kunjungan kerjanya ke distrik mereka.
Baca juga: Dinas Pariwisata Sarmi Sambut Positif Survei yang Dilakukan Oleh HPI Papua
“Dalam kesempatan itu, kami minta kepada bupati untuk mekarkan distrik, bukan mekarkan DOB kabupaten," katanya.
Gerson Meke mengatakan rekomendasi CDOB Benawa merupakan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mewakili masyarakat adat atau dua suku besar yang mendiami kawasan tersebut.
Baca juga: Jumlah OAP di Provinsi Papua Tengah 463.585 Jiwa, Yeremias Mote: Terbanyak di Bumi Cenderawasih
"Kami menilai kehadiran Bupati Yalimo di Benawa tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, karena masyarakat minta pemekaran distrik tetapi malah kasih rekomendasi Calon DOB, ini tidak masuk akal," ujarnya.
Seharusnya menurut dia, pemerintah mengupayakan pemekaran distrik dan juga pembenahan infrastruktur jalan, jembatan, rumah layak huni, lampu, jaringan internet, air bersih dan program lain yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Aksi Massa di Wamena, Kepala BPN Jayawijaya Dianggap Persulit Pengurusan Sertifikat Tanah
Jika menghadirkan kabupaten menurut mereka, hal itu berpotensi menimbulkan konflik, sebab akan terjadi pencurian emas, pohon gaharu, ikan dan hasil alam lainnya.
"Kami masyarakat dua suku besar yang tergabung dalam satu Distrik Benawa, berharap bupati Yalimo segera batalkan SK atau rekomendasi untuk pemekaran Kabupaten Benawa, karena itu bukan permintaan masyarakat tetapi itu oknum yang rakus jabatan," tegasnya.
Baca juga: Piter Togodly Pimpin KONI Mamberamo Tengah, Anthonius Wetipo Tekankan Hal Ini
Seharusnya menurut masyarakat Benawa, bupti saat ini yang mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di sana dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
"Kami sadar bahwa cara seperti ini (pemekaran Kabupaten Benawa) secara tidak langsung melepaskan tangan kepada pihak perampok untuk kepentingan Jakarta," ungkapnya.
Baca juga: Serapan Dana Otsus di Papua Pegunungan Masih Rendah, Pemerintah Lakukan Evaluasi Ketat
Alangkah baiknya kata mereka, bupati focus melakukan pembangunan sebab hingga kini sejumlah kantor pemerintah, rumah ASN yang rusak pasca kerusuhan beberapa waktu lalu belum dibangun sama sekali.
"Yalimo terdiri dari 5 distrik, jumlah penduduk yang paling kecil di Provinsi Papua Pegunungan, sumber daya manusiapun belum siap, lalu kita bicara pemekaran kabupaten, ini tidak masuk akal. Lebih baik fokus bangun yang ada dulu," harapnya. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/papua/foto/bank/originals/mfkgoigjgutjakkala.jpg)