Pencaker Yalimo Dialog Bersama DPRK Terkait Seleksi CASN 2024 yang Tidak Transparan

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA – Tim Pencari Kerja (Pencaker) di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat untuk menyuarakan transparansi pada seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Anggota DPRK Yalimo, Simon Walilo melalui siaran persnya kepada Tribun-Papua, Jumat, mengatakan pertemuan dengan tim pencaker yang dinamakan Tim 13, berlangsung pada Kamis, (19/6/2025).

Baca juga: Kunjungi Distrik Terjauh, Mesak Magai Bakal Bangun Nabire dari Kampung ke Kota

Dalam dialog, pencaker meminta DPRK membentuk panitia khusus untuk mengawal proses pengadaan CASN formasi 2021 sebanyak 271 orang dan formasih 2024 sebanyak 300 orang, yang dikabarkan segera mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Wamena (Kabupaten Jayawijaya) pada Tanggal 23 - 24 Juni 2025.

“Dalam pertemuan tersebut, yang pertama para pencaker meminta Pemerintah Yalimo agar sebelum melakukan SKB, terlebih dahulu segera memastikan dan diperjelas terhadap 271 pencaker formasi 2021 dan 300 formasih 2024,” kata Simon.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Segera Umumkan Hasil Seleksi 600 Honorer K2 Menjadi ASN, Begini Kata Wakil Bupati

Poin kedua yang disampaikan adalah mereka membutuhkan kepastian terkait hasil pertemuan mereka dengan bupati Yalimo beberapa waktu lalu.”Terlebih khusus untuk memastikan perjuangan diplomasi ataupun solidasi para pencaker kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Mereka juga mengharapkan dukungan dewan dalam mengawal bersama formasi CASN 2025 sehingga berjalan jujur, transparan dan akuntabel serta melibatkan anak-anak putra daerah untuk mengisi kebutuhan pegawai di sana. 

Baca juga: Warga Intan Jaya Kerap Jadi Korban Penembakan, Legislator Desak Pemerintah Tarik Pasukan Non-organik

“Hal itu disampaikan langsung oleh Nofison Walilo sebagai Ketua Tim Pencaker 13 Kabupaten Yalimo didampingi Sekretaris Esau Walianggen serta jajarannya,” ujar Simon.

Pada akhir dialog, DPRK bersama tim sepakat agar Pemerintah Yalimo perlu memberikan informasi transparan, akuntabel terkait tahapan dan nama peserta yang terdaftar, sebelum melanjutkan pada SKB.

Baca juga: Kinerja ASN Kepulauan Yapen Memprihatinkan, Roi Palunga Perintahkan Sekda Gelar Sidak Mingguan

“Kami Komisi A yang membidangi pemerintahan, hukum dan keamanan mendukung penuh aspirasi pencaker ini. Hasil dari dialog ini akan kami sampaikan kepada ketua DPRK dan bupati untuk segera menindaklanjuti,” ujarnya.(*)