Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah Datangi Markas Polda di Nabire, Ada Apa?

2. Meminta Gubernur Papua Tengah untuk mengganti Sekretaris MRP- PPT.

Kemudian, di dalam dua tuntutan ini, terdapat juga delapan poin mengenai alasan kenapa pemalangan dilakukan.
Adapun delapan poin itu adalah;

1. Lembaga MRP Papua Tengah tidak bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

2. DPA MRP Papua Tengah, tidak pernah diberikan kepada anggota MRP.

3. Lembaga MRP tidak punya jadwal kegiatan tahunan.

4. Banyak uang anggota MRP Papua Tengah yang tidak dibayarkan, termasuk uang reses selama satu tahun di 2024.

5. Banyak pemotongan uang di bendahara dengan alasan pajak.

6. Pimpinan selalu ambil keputusan diluar rapat.

7. Berminggu-minggu, Ketua MRP tidak pernah masuk kantor.

8. Ketua MRP bekerja dengan tidak memegang DPA selama dua tahun.

Satu dari anggota MRP Papua Tengah, Yehuda Gobai mengatakan, alasan aksi tersebut dilakukan, karena sejak dilantik hingga hari ini, mekanisme kerja mereka tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Artinya, semua program yang kami susun di masing-masing pokja tidak berjalan baik, padahal MRP ini adalah lembaga yang diberikan tugas untuk perlindungan orang asli Papua," kata Yehuda.

Selain itu, menurut dia, jadwal kerja secara lembaga kepada mereka para anggota MRP juga, tidak dibuat.

"Padalah itu sudah disusun melalui pleno, akan tetapi pimpinan mengabaikannya," katanya.

Baca juga: Penyebab Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah Palang Kantornya di Nabire, Begini Kata Yehuda Gobai

Dengan apa yang terjadi didalam lembaga ini, menurut Yehuda, mereka telah mengekuarkan mosi tidak percaya kepada pimpinan MRP.

"Di situ kami minta agar perlu dilakukan pergantian terhadap pimpinan," ujarnya.

Selain itu soal masalah tersebut lanjut Yehuda, para anggota MRP juga telah bertemu gubernur Papua Tengah, dan menyerahkan tuntutan mereka, agar diproses lebih lanjut.

"Jadi nanti, gubernur akan mengambil langkah selanjutnya untuk perbaikan di lembaga MRP Papua Tengah," tandasnya. (*)