Aksi Massa di Dogiyai Papua Tengah, Mahasiswa Desak DPRD Bentuk Pansus dan Dialog Terbuka

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Solidaritas Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi damai pada Jumat (4/7/2025) di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.

Aksi ini digelar untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Mapia Raya, penolakan terhadap aktivitas perusahaan logging ilegal, serta penolakan terhadap penempatan militer organik dan non-organik di wilayah Dogiyai.

Koordinator Lapangan, Melianus Tagi, menegaskan, mahasiswa mendesak DPRD Dogiyai segera membentuk panitia khusus (pansus) dan membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan semua pihak, termasuk mahasiswa, tokoh adat, gereja, dan masyarakat.

“Aspirasi kami bukan hanya ditampung, kami minta dibentuk tim pansus. DPRD Dogiyai harus membuka ruang dialog antara mahasiswa intelektual dan semua pihak di Dogiyai sebelum melanjutkan rencana ini,” tegas Melianus.

Baca juga: Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Tolak Pemekaran Kabupaten Mapia Raya

Dalam orasi mereka, massa aksi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan tanah adat sebagai warisan generasi mendatang. Mereka menilai pemekaran kabupaten dan masuknya perusahaan berbadan hukum PT maupun CV hanya akan membuka peluang eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.

Perwakilan IPMADO, Fredi Pigai, menilai rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya justru lebih menguntungkan para elit politik dan investor besar ketimbang rakyat.

“Ini sangat berbahaya bagi masa depan manusia dan alam Mapia dan Dogiyai,” katanya.

Fredi juga menambahkan bahwa keinginan pemekaran ini muncul bukan dari aspirasi mayoritas masyarakat, tetapi hanya diperjuangkan oleh segelintir elit politik lokal.

“Kami tahu masyarakat Dogiyai saat ini tidak ingin menambah kabupaten. Jadi pemekaran Mapia Raya hanya diperjuangkan oleh para elit politik,”katanya.

Selain menolak DOB Mapia Raya, IPMADO juga menuntut penghentian aktivitas perusahaan logging ilegal yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam sumber penghidupan masyarakat adat.

Baca juga: Lima Warga Sipil Ditembak di Dogiyai, Mahasiswa Papua: Usut Pelaku dan Copot Kapolres

“Jika hutan rusak, kita kehilangan identitas dan sumber hidup. Kita tidak ingin masa depan generasi muda Dogiyai dikorbankan demi keuntungan pihak luar,” kata salah satu orator aksi.

Di akhir aksinya, mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap menggelar aksi lanjutan di Nabire dan Jayapura jika aspirasi mereka tetap diabaikan.

“Kami ingin duduk bersama, bukan hanya teriak di jalan. Tapi kalau suara ini terus tidak didengar, kami siap turun lagi,” kata Melianus. (*)