Uncen Kolaborasi Lintas Sektor  Luncurkan Regional Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita

TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Peluncuran Regional Center of Excellence (RCOE) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua berlangsung di Rektorat Universitas Cenderawasih, di Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/7/2025).

Kehadiran RCOE dalam rangka memperkuat program MBG di Papua serta mendorong pengembangan pusat pembelajaran berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor.

Universitas Cenderawasih dengan dukungan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), IPB University, UNICEF, DFAT, serta mitra pembangunan lainnya membentuk Centre of Excellence (CoE) Regional Papua melalui penandatangan kerjasama.

Koordinator Regional Center of Excellence (RCOE), Profesor Julius Ary Mollet mengatakan RCOE merupakan lembaga yang nanti akan melakukan kajian-kajian unggul pelaksanaan MBG di dukung sembilan fakultas yang ada di universitas tertua di Papua itu.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Nabire Belum Jalan, Wakil Bupati: Masih Tahap Koordinasi

"Jadi nanti kita semua akan terlibat di bidang itu. Sementra ini kita dibawah pusat studi, pusat studi yang akan bergabung dengan kami, ada pusat studi pembangunan, gizi, gender, antropologi," kata Profesor Mullat.

Profesor Mollet mengatakan di Papua program MBG mendapat penolakan di beberapa wilayah sehingga MBG perlu dilihat dari berbagai multidisipliner seperti kondisi sosiolog dan budaya orang Papua.

"Jadi bukan hanya dibicarakan dari sisi kesehatan saja tetapi nanti lihat dari sisi sosio dan kultur budaya masyarakat Papua. Untuk program ini kita baru pilot project di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Biak," katanya.

Profesor Mollet mengakui, tidak mudah menjalankan program ini tetapi MBG harus berkelanjutan. Kunci utamanya yakni kebersihan terutama pada pengiriman bahan makanan.

"Perlu diingat program ini harus berjalan terus kalau tidak setengah mati. Ini yang kita cari solusi terbaik bagaimana
menggabungkan produk ini dengan IPB," ujarnya.

Peran Uncen, kata Profesor Mollet, dalam waktu dekat ini akan melakukan survei di Kabupaten Jayapura, Biak, dan Kota Jayapura dengan melihat perspektif ekonomi dan budaya masyarakat.

"Nabire sempat di tolak, isu politik, dikira makanan ini akan membunuh masyarakat Papua, ini mereka juga kaget, karena itu kita membuat kajian dari sisi negatif dan positif tapi kami sepakat bahwa program ini bagus untuk perbaikan gizi di SD dan SMP dan PAUD," ujarnya.

Profesor Mollet yang juga menjabat sebagai Ketua Pusat Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Pengentasan Kemiskinan Papua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Uncen itu, mengatakan efisiensi anggaran yang terjadi dari pusat hingga ke daerah, oleh karena itu kegiatan MBG ini di dukung dari pemerintah Australia dan Jepang.

"Kegiatan ini dibantu UNICEF, pemerintah Australia dan Jepang untuk membantu membackup MBG," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin Muhammad Ramdan mengatakan RCOE dibentuk guna mendukung Uncen dan IPB untuk meluncurkan program ini sebagai pusat unggulan dimana salah satu kerannya membantu memastikan kualitas MBG, mendorong kolaborasi lintas sektor juga mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaanya supaya bisa menjadi acuan MBG kedepan.

"Program ini dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah Australia dengan mendukung dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaanya. Untuk pengelolaan internalnya di masing-masing unversitas kita membantu dari sisi desain awal," katanya.

"Waktu pelaksanaan sedang berjalan sudah launching tim sudah dibentuk dan mengikuti pelaksanaan di level Pemrov Papua."

Pihaknya juga menargetkan, RCOE bisa memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan MBG di tingkat nasional dan tingkat daerah, supaya program di tingkat daerah bisa berkontribusi lebih sejalan.

Baca juga: Pelajar Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis Prabowo: Kami Butuh Pendidikan Layak dan Gratis

"Seperti dinas kesehatan, pemeriksaan kesehatan pemantauan status gizi anak," katanya.

Sementara itu, mengenai anggaran didukung dari berbagi pihak dan lintas sektor.

"Tadi seperti disampaikan Profesor Iskandar dari ITB ada dari pemerintah, dukungan donor, jadi bisa dari mana saja," katanya.

Sementara itu, Brigjen (Purn) Suardi Samiran mengatakan pelucuran kolaborasi multi pihak dalam pembentukan diharapkan semua pihak yang bertanggung jawab ada keterpanggilan dalam meningkatkan gizi anak-anak. 

Suardi mengatakan ada 24 titik dapur yang dipantau BGN untuk program makan bergizi gratis di Papua.

"MBG di Papua menunggu sarjana. Jadi kurang lebih 48 ribu masyarakat penerima manfaat ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah sampai batas SMA," katanya. (*)