Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK)

Pemkab Biak Numfor

BPKAD Biak Dampingi Bendahara Agar Tidak Hambat Penyaluran Dana Bagi Hasil

Tayang: Jumat, 25 Juli 2025 15:59 WIT

Penulis: Fiona Sihasale | Editor: Marius Frisson Yewun

lihat foto

BPKAD Biak Dampingi Bendahara Agar Tidak Hambat Penyaluran Dana Bagi Hasil

Tribun-Papua.com/Fiona Sihasale

PELAPORAN SPT MASA - Kepala BPKAD Biak Numfor Gunadi, S.Sos., M.Si saat memberikan arahan kepada para peserta pelatihan yakni bendahara pengeluaran masing-masing OPD di Biak, Jumat, (25/7/2025). Para bendahara ini sedang mengikuti pelatihan penyusunan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Baca Selanjutnya:

DPRK Biak Numfor Minta Pemkab Audit DD Sebelum Pilkades 10 Desember

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Biak gelar pelatihan penyusunan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi para bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban pelaporan perpajakan oleh para bendahara pengeluaran di masing-masing OPD,” ujar Kepala BPKAD Biak, Gunadi, S.Sos., M.Si saat ditemui di Ruang Kerjanya di Biak, Jumat (25/7/2025)

Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan bendahara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

“Termasuk pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara mandiri maupun online melalui aplikasi Coretax,” kata Gunadi

Gunadi menekankan pentingnya pelaporan pajak rutin berdasarkan regulasi baru yang mewajibkan pelaporan dilakukan setiap bulan melalui Coretax.

“Khususnya pungutan PPh. Dengan begitu, pemerintah pusat bisa menghitungkan dana bagi hasil untuk Kabupaten Biak Numfor.” imbuhnya

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Manajemen Kas, Semuel Korwa, SH menambahkan, pelatihan ini dimaksudkan agar para bendahara mampu secara mandiri menyampaikan laporan pajak rutin.

Pelaporan yang tidak rutin dapat berpengaruh terhadap sumber penerimaan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.

Ia mengatakan sudah menjadi kewajiban kabupaten agar melakukan rekonsiliasi dengan pihak KPP Pratama, lalu dituangkan dalam berita acara dan diuoload ke pusat sebagai syarat penyaluran dana bagi hasil.

“Jadi teman-teman bendahara diharapkan proaktif, agar dana bagi hasil tidak tertahan,” tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Papua