Noak Krey Minta Kepala Kampung Baru di Biak Numfor Segera Rekonsiliasi Warga

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Noak Krey, ingatkan pentingnya tata kelola keuangan kampung yang akuntabel dan transparan kepada para kepala kampung yang baru dilantik pada 17 April 2026 lalu. 
• DPRK akan mendorong pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran kampung, guna memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Noak Krey, menaruh harapan besar kepada 249 kepala kampung yang baru saja dilantik agar segera berperan aktif dalam membangun persatuan dan memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat kampung.

Menurut Noak, setelah melalui proses pemilihan yang cukup panjang, kepala kampung perlu segera melakukan rekonsiliasi dengan seluruh warga, termasuk calon dan pendukung yang sebelumnya berbeda pilihan.

Langkah ini penting untuk mengembalikan keharmonisan serta menciptakan stabilitas sosial di masing-masing kampung.

“Setelah dilantik, tidak boleh lagi ada sekat-sekat. Semua harus kembali bersatu untuk membangun kampung,” ujarnya di Biak, Selasa (21/4/2026).

Selain itu, Noak Krey juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan kampung yang akuntabel dan transparan. Ia mengingatkan bahwa jabatan kepala kampung bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan publik dan mengelola anggaran secara tepat.

Baca juga: Melawan saat Ditangkap, Anggota KKB Pembunuh Prajurit TNI di Puncak Jaya Tewas Ditembak Aparat

Ia menegaskan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) akan menjadi perhatian serius DPRK. Hal ini berkaca dari sejumlah temuan pada periode sebelumnya terkait kesalahan hingga penyalahgunaan anggaran di tingkat kampung.

Karena itu DPRK akan mendorong pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran kampung, guna memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi pegangan utama, sehingga pembangunan di kampung bisa berjalan adil dan partisipatif,” katanya.

Ia menambahkan, peran kepala kampung juga sangat strategis dalam mendukung program prioritas, termasuk pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) serta penanganan stunting.

Baca juga: Kapolres Tolikara Pimpin Mediasi Konflik Bokondini dan Berakhir Denda Adat

Di sisi lain, Noak juga memberikan apresiasi kepada Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Kapisa, serta jajaran pemerintah daerah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan Pilkades hingga pelantikan dapat berlangsung dengan baik.

Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat enam kampung yang belum melaksanakan pelantikan. Empat di antaranya dijadwalkan menjalani Pemungutan Suara Ulang (PSU), sementara tiga kampung lainnya masih menunggu penyelesaian administrasi, termasuk penetapan kodefikasi wilayah dari Kementerian Dalam Negeri.

Terkait hal tersebut, DPRK menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku, serta berharap seluruh tahapan dapat segera rampung agar roda pemerintahan kampung berjalan optimal.

Baca juga: Pencurian 11 Unit Komputer Cukcapil Puncak Jaya Terungkap, Dua Tersangka Ditangkap

Diketahui, pelantikan kepala kampung terpilih yang dilaksanakan pada 17 April 2026 lalu diikuti sebanyak 249 kepala kampung. Pelantikan dilakukan secara resmi oleh Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra dan dihadiri Wakil Bupati Biak, Jimmy C. Kapissa, pimpinan TNI-Polri serta para pejabat eselon II dilingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.(*)