Polres dan Kodim Biak Numfor Kirim 310 Personel Awasi PSU di 345 TPS

Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Fiona Sihasale

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK NUMFOR – Polres Biak Numfor, Polda Papua mulai menggeser 310 personel untuk pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2025.

Kapolres Biak Numfor, AKBP Arie Trestiawan, SH,. S.I.K,. M.H mengatakan pergeseran pasukan ini merupakan bagian dari kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan suara PSU Pilkada. 

Baca juga: Pemkab Yapen Harap Logistik PSU Untuk Distrik Terluar Tiba Tepat Waktu

"Mereka akan memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan personel sebelum bergerak ke titik-titik TPS yang telah ditentukan,” ujar Kapolres usai pimpin Apel Pergeseran Pasukan didampingi Dandim 1708/BN, Letkol Inf. Marsen Sinaga, di Mapolres Biak Numfor, Sabtu (02/8/2025)

Dalam pengamanan ini, Polres Biak Numfor juga mendapat dukungan dari Kodim 1708/BN, Batalyon Kompi C Brimob Polda Papua, serta pemerintah daerah. Total personel yang terlibat mencapai 310 orang dalam Operasi Mantap Praja Cartenz II Tahun 2025, yang dilaksanakan sejak Maret hingga Agustus.

Baca juga: Penjabat Gubernur Papua Ajak Warga Biak Jaga Persatuan Dalam NKRI

Kapolres menegaskan, pengamanan PSU harus mampu mengantisipasi potensi pelanggaran, konflik, hingga tindak pidana yang mungkin terjadi selama proses pemungutan suara. 

"Harapan kami, pengamanan ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan PSU berjalan aman dan lancar. Semua pihak harus bersinergi TNI, pemda, dan seluruh stakeholder. Kami juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini,” tegasnya.

Baca juga: YPMAK Dukung 16 Anak Mimika Masuk Sekolah Kedinasan di Indonesia

Untuk Kabupaten Biak Numfor terdiri dari 19 distrik, 14 kelurahan, dan 254 kampung, dengan total 345 TPS. 

Polres Biak Numfor juga menyiapkan strategi komunikasi publik untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar ikut menjaga stabilitas kamtibmas selama PSU berlangsung. 

Baca juga: YPMAK Dukung 16 Anak Mimika Masuk Sekolah Kedinasan di Indonesia

“Kita juga lakukan pemetaan potensi konflik secara detail dan penanganannya harus sampai ke akar. Bila muncul gangguan stabilitas, penggunaan kekuatan harus sesuai SOP dengan prinsip legalitas dan proporsionalitas,” tambah kapolres.

Terkait potensi pelanggaran dan tindak pidana pilkada, Kapolres berharap adanya kerja sama dengan Sentra Gakkumdu agar proses penanganan dapat dilakukan secara profesional dan transparan.(*)