Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, BIAK - Membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui pendidikan merupakan program prioritas nasional pemerintah saat ini.

Dengan program ini pula, pemerintah ingin membangun Papua agar menjadi provinsi yang lebih maju.

Namun mirisnya, program tersebut rupanya tak dijalankan dengan baik, di sejumlah daerah-daerah pesisir di Papua.

Baca juga: Wisata Papua: Cantiknya Pulau Manem di Biak Numfor

Satu di antaranya yaitu di Kabupaten Biak Numfor, yang masih terdapat sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru seperti di SD Inpres Padwasub, Kampung Padwasub, Distrik Yendidori.

SD ini sudah tidak memiliki guru selama 5 tahun, padahal aktivitas dan semangat belajar dari para siswa di sekolah tersebut cukup tinggi.

Tidak hanya itu, jarak tempuh dari Kota Biak ke sekolah tersebut juga hanya 8 kilo, dan mudah dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun empat, dengan jarak tempuh.

Kepada Tribun-Papua.com, Kepala Sekolah SD Inpres Padwasub, Lamberta Suabra mengatakan, sekolah tersebut mulai tak ada guru sejak tahun 2019 silam.

"Jadi saya sendiri yang tinggal untuk mengajar semua siswa, dari kelas 1 hingga kelas 6," kata Lamberta.

Padahal menurut dia, sudah memberi permintaan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor untuk mengatasi persoalan tersebut.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Rute Pelabuhan Biak-Makassar Februari 2023, Harga Tiket Mulai Rp 694 Ribu

"Permintaan itu saya lakukan setiap bulan, namun sampai saat ini belum juga ada guru," ujarnya.

Untuk itu, Lamberta berharap agar kekosongan guru yang terjadi di SD Inpres Padwasub bisa cepat terjawab, agar dapat mengajar para siswa-siswi.

Sementara jika dilihat, dana otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat cukup besar, dan itu lebih difokuskan terhadap kemajuan pendidikan.

Dilansir dari www.mpr.go.id, pemerintah pusat telah mengucur dana Otsus yang cukup besar untuk Papua dan Papua Barat

Tidak hanya itu, jumlahnya pun meningkat, dari sebelumnya 2 persen, sekarang menjadi 2,25 persen, atau naik dari Rp 7,6 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 8,5 triliun untuk tahun 2022, dan itu akan terus diberikan hingga tahun 2041.

Dari penggunaan dana itu, pemerintah pusat lebih mengutamakan sektor pendidikan, namun sayangnya, hingga saat ini masih ada terdapat berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di Papua. (*)