Baca tanpa iklan
TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Ratusan sopir angkot di di Kota Jayapura menggeruduk kantor DPR Papua.
Mereka mendesak pemerintah lewat legislator agar menhentikan Maxim, jasa transportasi berbasis aplikasi.
Para sopir angkot itu juga menggelar mogok massal pada Senin (12/6/2023).
Mulanya, mereka berkumpul di Taman Imbi Kota Jayapura, kemudian menyeberang ke Kantor DPR Papua.
Sebagian dari mereka dipersilakan menyampaikan aspirasi ke DPR Papua.
Di halaman Kantor DPR Papua, mereka langsung beraksi sambil meneriaki tolak Maxim dan jasa transportasi online berbasis aplikasi lainnya di Kota Jayapura.
Massa aksi juga membawa spanduk sebagai bentuk solidaritas angkutan konvensional.
Baca juga: Kantor Maxim dan Grab Disegel, Ratusan Driver Ojek Merasa Terancam Minim Pendapatan
Mereka meminta Pemerintah agar menonaktifkan sementara angkutan berbasis online yang tidak memiliki ijin operasional dan regulasi dari pemerintah.
"Puji Tuhan, pada hari ini kami boleh melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi kami ke DPRP, terkait dengan keluhan kami kepada Maxim," ujar Koordinator Aksi, Herman Tonis kepada Tribun-Papua.com.
Pihaknya menuding, jasa transportasi online Maxim tidak memiliki ijin beroperasi sehingga aktivitasnya dinilai ilegal dan harus segera dihentikan.
"Kami tegas menolak Maxim karena masuk tanpa ijin, dan menghancurkan perekonomian di Kota Jayapura, khususnya kami para sopir angkutan umum," tandasnya.
Herman menjelaskan, pihaknya selama ini sudah mencoba bernegosiasi bersama Pemerintah setempat yang memiliki kewenangan penuh tetapi hingga saat ini janji hanya tinggal janji.
Apabila tuntutan atau aspirasi pihaknya diabaikan terus menerus, maka para sopir angkot akan melakukan mogok massal pula.
"Kalau Pemerintah belum ada jawaban pasti yang bisa menguntungkan kedua belah pihak, kami besok akan tetap mogok dan biar perlu kami akan menutup Kantor Menkofindo yang mempunyai keputusan ijin masuk ke Papua," tegasnya.
Kantor Maxim dan Grab Disegel
Jauh sebelumnya, kantor Maxim di kawasan Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, digeruduk ratusan driver ojek onlie, Kamis (16/3/2023) siang.
Selain Maxim, ratusan driver Ojol itu juga akan bergerak ke Kantor Grab Jayapura.
Mereka mendesak dua penyedia jasa transportasi online itu untuk menyamaratakan tarif penumpang.
Tujuannya, agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan.
Koordinator Aksi Demo, Supriyono, menuding Maxim telah menurunkan tarif penumpang hingga berdampak pada ojek online lainnya.
"Kami memberikan tuntutan agar tarif dari Ojol Maxim segera dinaikkan atau disamakan dengan Ojol lainnya di Jayapura," ujar Supriyono kepada Tribun-Papua.com.
Rendahnya tarif Maxim dianggap menimbulkan gesekan dengan ojek konvensional atau ojek pangkalan di Jayapura, akhir ini.
Supriyono dan ratusan rekannya juga mendesak pihak Maxim segera menutup aplikasi pendaftaran untuk menerima mitra atau driver Ojol baru.
"Karena menurut data sudah ada 2.000 driver Maxim yang terdaftar saat ini di Jayapura," ujarnya.
Sopir Taksi Bandara Sentani Menjerit
Keberadaan transportasi online seperti Maxim dan Grab dianggap jadi penyebab para sopir di Bandara Sentani menjerit.
Demikian disampaikan Wahy, satu di antara sopir di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (25/3/2023).
Kepada Tribun-Papua.com, Wahyu mengatakan keberadaan layanan transportasi online saat ini membuat mereka kesulitan untuk mencari pelanggan atau penumpang.
Baca juga: Tolak Keberadaan Maxim, Solidaritas Sopir Angkot di Kota Jayapura Geruduk Kantor DPR Papua
"Soal ini tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sekarang pasti orang-orang mulai menggunakan aplikasi. Contohnya penumpang yang datang dari luar Papua, pasti mereka akan memakai aplikasi," ujarnya.
"Kecuali bagi mereka yang datang dari daerah pegunungan Papua yang mungkin masih bisa kita tangani," sambung Wahyu.
Iajuga mengakui minimnya pendapatan setelah hadirnya Grab dan Maxim.
"Setelah mereka masuk, pendapatan kita mulai terganggu, karena dari segi penumpang saja sudah berkurang, maka itu otomatis pendapatan kami menurun" ujarnya.
Untuk itu, sebagai sopir, dia berharap ada solusi terbaik dari pemerintah atas nasib mereka.
Andi Ongge yang juga merupakan sopir Bandara Sentani menambahkan, keberadaan pelayanan transportasi online ini lebih baik ditiadakan di Papua.
"Ini bukan suara saya sendiri, tetapi ini untuk banyak orang, karena mereka membuat kami tambah susah," ujarnya. (*)