Upaya Pembebasan Pilot Susi Air

1 Juli Hari Jadi OPM dan Respon Panglima TNI Soal Batas Waktu Negosiasi Terhadap Pilot Susi Air

Editor: Roy Ratumakin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyebar pesan akan menembak mati Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens yang mereka sandera pada Sabtu (1/7/2023). Merespon hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono buka suara soal batas waktu negosiasi tersebut.

Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari.

Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat'.

Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM.

Baca juga: Satgas TNI di Perbatasan Papua-PNG Terima 4 Pucuk Senjata dan Amunisi dari Simpatisan OPM

Pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua).

Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai 'Provinsi Papua Barat' saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

 

Batas Waktu Permintaan KKB

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyebar pesan akan menembak mati Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens yang mereka sandera pada Sabtu (1/7/2023).

Merespon hal tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono buka suara soal batas waktu negosiasi tersebut.

 

 

Yudo mengatakan, tidak ada batas waktu tertentu soal proses negosiasi untuk pembebasan Kapten Philip.

Ia juga mengaku telah memerintahkan Pangkogabwilhan III Letjen TNI Agus Suhardi beserta Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan untuk terus melakukan negosiasi.

“Tenggat waktunya enggak bisa tentukan, yang jelas saya sampaikan kepada Pak Pangkogabwilhan III maupun Pak Pangdam untuk terus melaksanakan negosiasi," kata Yudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jumat (30/6/2023).

Yudo mengatakan pemerintah masih mendahulukan negosiasi yang dilakukan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat.

Halaman
123

Berita Terkini